TEMPO.CO, Bogor -Ratusan petugas gabungan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menyegal dan mengeksekusi lahan hutan lindung 362 hektar lahan hutan lindung dan belasan vila liar Puncak, Kabupaten Bogor. Area itu sempat diklaim milik pengusaha yang dijadikan bangunan vila, resort serta lokasi untuk berburu.
Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indra Eksploitasia mengatakan penyegelan lahan kawasan hutan lindung seluas 362 hektare dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.133/Pdt.G/2009/PN.Cbn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.396/Pdt/2010 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1635 K/Pdt yang telah berkekuatan hukum tetap.
Baca : Bogor Dinilai Tak Serius Tangani Masalah di Puncak
"Dalam persidangan, negara dalam hal ini KLHK memenangkan perkara gugatan lahan yang dilakukan oleh salah seorang warga berinisial JU ke Pengadilan Negeri Cibinong," kata Indra Eksploitasia, Kamis 1 Maret 2018, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari mediasi, gugatan di persidangan hingga akhirnya Putusan Mahkamah Agung RI No.1635 K/Pdt memutuskan penguasaan kawasan hutan yang seharusnya dikelola oleh Perum Perhutani namun dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan akibatnya mengubah fungsi kawasan hutan,
"Penyegelan yang nantinya akan dilakukan eksekusi pembongkaran 15 bangunan vila yang sudah berdiri di kawasan lindung ini untuk dikembalikan menjadi daerah resapan air," kata Indra.
Karena lahan 362 hektar yang berlokasi di Blok Cisadon ini berada kawasan Puncak yang dijadikan sebagai kawasan konservasi dan resapan air, karena menjadi hulu sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta.
"Kawasan hutan ini masuk wilayah Bopunjur sesuai dengan Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah yang bertujuan untuk menjamin tetap berlangsungnya keberadaan air," ujar Indra lagi.
Indra menambahkan sesuai dengan Kepres kawasan Bopuncur memiliki luas 9.200 hektare iniharus berada dalam kondisi berhutan yang terbebas dari gangguan perambahan hutan termasuk bangunan-bangunan dan vila ilegal alias vila liar.
"Di lokasi lahan yang kami segel ini ada 15 bangunan dan vila liar Puncak yang ditertibkan dan masih ada 45 bangunan dan vila illegal lainya yang juga akan kami tertibkan dalam waktu dekat ini," demikian Indra Eksploitasia.
