Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Senin, 9 April 2018 15:58 WIB

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Peduli Pulau Pari Syahrul Hidayat langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Sejumlah warga Pulau Pari datang untuk berunjuk rasa damai menjelang rilis Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 April 2018.

Warga Pulau Pari pun turut bersujud dan menyambut LHAP itu dengan air mata berlinang. Syahrul mengapresiasi keputusan Ombudsman yang berpihak kepada rakyat kecil. "Cuma di sini kita harus tetap mengawal," katanya. "Kita harus tetap mengawal warga pulau untuk mencapai semua tujuan mereka."

Baca: Kasus Sengketa Pulau Pari, Warga Berharap Ombudsman Bawa Kabar Baik

Tigor Hutapea, kuasa hukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KIARA), menyambut LHAP Ombudsman mengenai sengketa tanah Pulau Pari. "Intinya ada dua. Satu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) harus membatalkan sertifikat yang ada," kata Tigor. "Yang kedua, pemda (pemerintah daerah) harus bisa memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat."

Warga Pulau Pari menangis haru dan mengucap syukur atas LHAP Ombudsman RI atas sengketa Pulau Pari, 9 April 2018. Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan pemukiman penduduk dan nelayan. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

Ombudsman menyampaikan LAHP mengenai sengketa Pulau Pari dengan temuan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan serta 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa.

Pihak korporasi pun mengklaim 90 persen dari 42 hektare lahan Pulau Pari sebagai milik mereka, sementara 10 persen lahan pulau merupakan milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akibatnya, 329 kepala keluarga penduduk asli yang mengaku telah mendiami Pulau Pari selama empat generasi justru terancam digusur.

Baca: Warga Pulau Pari Mendesak Anies Baswedan Segera Turun Tangan

Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi penerbitan SHM dan SHGB tersebut. Selain itu, jangka waktu 60 hari juga diberikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk dan nelayan serta melakukan inventarisasi aset dan data warga Pulau Pari.

SALSABILA PUTRI PERTIWI | TD






Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

3 hari lalu

Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Bupati Bogor, pengembang perumahan, hingga BPN dan notaris juga turut digugat dalam kasus dugaan mafia tanah di Clieungsi itu.


3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

8 hari lalu

3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

Sengketa tanah sering terjadi dimana lahan tersebut dipermasalahkan oleh dua pihak.


Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

9 hari lalu

Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

Presiden Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mantan Panglima TNI itu sudah paham teritorial.


Ombudsman Verifikasi Laporan terhadap Mendagri soal Penjabat Kepala Daerah

19 hari lalu

Ombudsman Verifikasi Laporan terhadap Mendagri soal Penjabat Kepala Daerah

Ombudsman RI akan melihat apakah pengisian penjabat kepala daerah sesuai prosedur dan syarat ketentuannya.


Mendagri Tito Karnavian Dilaporkan ke Ombudsman soal Penjabat Kepala Daerah

21 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dilaporkan ke Ombudsman soal Penjabat Kepala Daerah

Tito Karnavian dilaporkan atas dugaan proses penentuan penjabat kepala daerah yang dianggap tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif.


Kementan Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

22 hari lalu

Kementan Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

Penghargaan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran Kementan yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terkait pertanian.


Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

22 hari lalu

Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

Pembentukan tim penilai vonis-vonis pengadilan itu juga untuk mencermati dugaan keterlibatan mafia tanah.


Banjir Rob Semarang, Ombudsman Dengar Soal Diskriminasi Bantuan

31 hari lalu

Banjir Rob Semarang, Ombudsman Dengar Soal Diskriminasi Bantuan

Ombudsman Jawa Tengah meminta akses makanan dan kesehatan untuk korban banjir rob Semarang itu disalurkan secara adil.


Ombudsman Periksa 4 Kementerian Soal Minyak Goreng Selama 7 Jam

45 hari lalu

Ombudsman Periksa 4 Kementerian Soal Minyak Goreng Selama 7 Jam

Ombudsman RI memeriksa empat kementerian dan lembaga untuk mendalami informasi perihal penyediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.


Dampak Covid-19, Ombudsman Prediksi Ledakan Pemudik 2022 Tidak Akan Terjadi

58 hari lalu

Dampak Covid-19, Ombudsman Prediksi Ledakan Pemudik 2022 Tidak Akan Terjadi

Ombudsman melihat kecil kemungkinan terjadi ledakan arus mudik karena secara ekonomi masyarakat masih terdampak oleh Covid-19.