Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Pulau Pari, Sandiaga Uno Penuhi Panggilan Ombudsman

image-gnews
Jakarta- Sekitar 30 orang warga Pulau Pari Kepulauan Seribu berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 26 Maret 2018. Mereka meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan atas tempat tinggal dan hak kelola atas Pulau Pari yang telah didiami berpuluh tahun. IRSYAN HASYIM
Jakarta- Sekitar 30 orang warga Pulau Pari Kepulauan Seribu berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 26 Maret 2018. Mereka meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan atas tempat tinggal dan hak kelola atas Pulau Pari yang telah didiami berpuluh tahun. IRSYAN HASYIM
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait dengan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) penertiban sertifikat tanah di Pulau Pari. Secara detail masih dikoordinasikan dengan tim dari Biro Hukum DKI.

“Saya mewakili Pak Gubernur nanti akan hadir di Ombudsman untuk mendapat keterangan dan nanti tindak lanjutnya setelah rapat pukul 10.30,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Senin, 9 April 2018.

Menurut Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menelusuri informasi kasus sengketa tanah Pulau Pari secara lengkap. “Data komprehensif, sehingga nanti bisa dipaparkan di depan Ombudsman," tuturnya.

Sandiaga Uno memasuki gedung Ombudsman RI sekitar pukul 10.20. Sebelum bertemu dengan Ombudsman, dia mengisi buku tamu dengan tujuan memenuhi undangan.

Baca: Warga Pulau Pari Mendesak Anies Baswedan Segera Turun Tangan

Sengketa Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengklaim tempat tinggal mereka sebagai lahan miliknya. Bumi Pari Asri mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata yang telah berkembang di Pulau Pari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan catatan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, PT Bumi Pari Asri memiliki lahan seluas 40,6 hektare, terdiri atas hak guna bangunan dengan 14 sertifikat, 61 sertifikat hak milik atas nama pribadi, dan akta jual-beli yang ditandatangani camat sebanyak 62 peta bidang. Adapun luas Pulau Pari 41,32 hektare.

Terkait dengan sengketa pulau itu, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, lahan Pulau Pari 40 persen digunakan sebagai permukiman, 50 persen perekonomian, dan 10 persen digunakan untuk pengembangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Baca: Kasus Lahan Sengketa Pulau Pari, Siapa Pemiliknya

Di luar halaman kantor Ombudsman, sekitar 50 orang warga Pulau Pari menggelar aksi terkait dengan sengketa lahan. Tidak lama berselang, sekitar 10 perwakilan warga Pulau Pari ikut memasuki gedung Ombudsman. “Pertemuan bahas LAHP dulu, ya, sama Wakil Gubernur,” kata Ketua RT 01 RW 04, Kelurahan Pulau Pari, Edi Mulyono.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Cek Sertifikat Tanah Online Secara Mudah agar Tidak Tertipu

2 jam lalu

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Cek Sertifikat Tanah Online Secara Mudah agar Tidak Tertipu

Ketahui cara cek sertifikat tanah online di web Kementerian ATR/BPN dan aplikasi Sentuh Tanahku serta biayanya jika datang ke Kantor Pertanahan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

3 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.


Enam Kali Groundbreaking, Otorita IKN Bukukan Investasi Masuk Rp 51,3 Triliun

3 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Enam Kali Groundbreaking, Otorita IKN Bukukan Investasi Masuk Rp 51,3 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengklaim investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus berlanjut.


Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

3 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengatakan, ada tiga orang yang memberikan testimoni soal modus pungli di Rutan Kupang tersebut.


Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

4 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

Sejumlah eks tahanan mengaku ada pungli Rp2 juta hingga Rp40 juta jika ingin cepat bebas dari Rutan Kupang


Kasus Dugaan Pungli di Rutan Kupang, 13 Pegawai Terbukti Melakukan Pelanggaran Disiplin

4 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Kasus Dugaan Pungli di Rutan Kupang, 13 Pegawai Terbukti Melakukan Pelanggaran Disiplin

13 Pegawai Rutan Kupang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam kasus pungli.


Sandiaga Uno Tutup Executive Meeting Bureau UCLG ASPAC

5 hari lalu

Sandiaga Uno Tutup Executive Meeting Bureau UCLG ASPAC

Sandiaga memuji Bupati Minahasa Utara yang berhasil mengupayakan hadirnya kegiatan internasional dan melahirkan tiga poin deklarasi.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

5 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

Ombudsman RI menyebut petugas di Rutan Kupang diduga melakukan pungli dengan memungut Rp2 juta sampai Rp40 juta dari tahanan