Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

image-gnews
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman Kalimantan Timur pada 22 Maret 2024.

Ketua Divisi Hukum JATAM Kaltim, Aji Ahmad Affandi, mengatakan pihaknya menilai ada ketidaksesuaian kewenangan saat OIKN mengirimkan masyarakat Sepaku surat teguran pertama soal rencana penggusuran lahan pada 4 Maret 2024.

“Nah kemarin kami melaporkan ini karena ketidaksesuaian salah satunya terkait profesionalitas dan lainnya,” kata Aji saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat, 12 Maret 2024. 

Dampak dari surat itu, lanjut Aji terjadi kegaduhan di kalangan masyarakat dan warga yang tidak setuju rencana penggusuran.

“Kami melihatnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya. Tidak ada keterlibatan warga dalam proses rencana detail. 

Penjelasan OIKN Soal Kepastian Penataan Bangunan Warga

Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati menjelaskan, rencana penataan lahan di wilayah Sepaku akan dilakukan setelah berdialog dengan warga. Ia pun meminta warga menunjukan seluruh dokumen perizinan pendirian bangunan yang mereka miliki.

“Sehingga nanti betul keputusan akhirnya kami ambil sudah melibatkan masyarakat,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agar menghasilkan solusi, Thomas bertemu dengan Komnas HAM pada 2 April 2024. Dalam pertemuan itu, OIKN mengklaim mereka ingin melakukan penataan kawasan yang dinilainya kumuh, sebab dibangun tidak berlandasan izin tata ruang.

Komnas HAM, kata Thomas, sudah melihat langsung bahwa ada pembangunan di pinggir kiri kanan jalan dan dilakukan tanpa izin. “Mereka sudah lihat sekarang solusi terbaiknya seperti apa itu kami diskusikan dan sesuai dengan arahan kepala otorita kami akan tetap lakukan panataan dengan humanis,” ucap Thomas. 

Deputi OIKN ini memberikan contoh jika kawasan mereka dibangun tidak memiliki izin, akan dilakukan relokasi, dan jika ada bangunan mengambil ruang milik jalan, maka OIKN menginstruksikan agar membongkar sendiri bangunannya. “Atau yang di pinggir jalan kami minta tolong untuk mundur beberapa meter,” kata Thomas. 

Berbeda dengan tata letak bangunan yang berdampak pada pembangunan IKN, akan diberikan pilihan ganti untung atau relokasi. “Jadi memang kami tidak semena-mena datang,” ucap Thomas. 

Rencana ini, kata Thomas, dilakukan usai libur lebaran, dimulai dari mendatangi door to door satu persatu, mulai dari RT dan RW di wilayah Sepaku. “Untuk kita bisa lihat kembali bagaimana status kepemilikan lahan tersebut,” ujarnya. 

Pilihan Editor: Pembunuhan Danramil Aradide di Papua, TNI: OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

13 menit lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Masih Tunggu Lampu Hijau Berkantor di IKN Bulan Ini

Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa dia masih menuggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

58 menit lalu

Pengerjaan kembaran bentang pendek Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 di Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Orang Jakarta Borong Tanah di IKN, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di Sana

Sebuah riset menunjukkan permintaan rumah dan tanah di wilayah sekitar IKN tumbuh 63,4 persen. Pembeli didominasi orang Jakarta.


Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

2 jam lalu

Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, 17 Juli 2024. (Dok. presidenri.go.id)
Emaar Properties belum Masuk IKN usai Kunjungan Jokowi ke UAE, Investor Asing Ragu?

Emaar Properties tidak kunjung berinvestasi di IKN usai kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab (UAE). Investor asing ragu?


Dubes Swiss Sebut Sektor Swasta Berencana Berkunjung ke IKN

4 jam lalu

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder saat menyampaikan pengarahan pers pada Kamis malam, 18 Juli 2024 di Jakarta Selatan. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Dubes Swiss Sebut Sektor Swasta Berencana Berkunjung ke IKN

Dubes Swiss untuk Indonesia mengatakan sektor swasta negaranya siap berkunjung ke IKN ketika situasi sudah tenang.


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

5 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.


Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas

10 jam lalu

Layanan internet berbasis satelit, Starlink sudah dipasang di sepuluh titik fasilitas publik di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dok: Otorita IKN
Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas

Otorita IKN menargetkan investasi masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024.


Wamen Baru Yuliot Tanjung Klaim Ada Lebih dari 400 Minat Investasi untuk IKN

12 jam lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Wamen Baru Yuliot Tanjung Klaim Ada Lebih dari 400 Minat Investasi untuk IKN

Beberapa waktu lalu, Menteri Bahlil dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi VI DPR ihwal kepastian investasi untuk IKN.


Menjelang Upacara 17 Agustus di IKN, Okupansi Hotel di Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen

22 jam lalu

Suasana area proyek pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Mei 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di Memorial Park akan dibangun patung Soekarno-Hatta, patung Sayap Pelindung Nusantara, dan api abadi. TEMPO/Riri Rahayu
Menjelang Upacara 17 Agustus di IKN, Okupansi Hotel di Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen

Mayoritas fasilitas akomodasi di Kalimantan Timur sudah fully booked menjelang upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.


Ogah-ogahan Bakal Tinggal di Rumah Dinas IKN? Gibran Bilang Begini

23 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ogah-ogahan Bakal Tinggal di Rumah Dinas IKN? Gibran Bilang Begini

Hingga hari ini, Gibran belum memastikan akan tinggal di Jakarta atau di IKN pasca pelantikannya sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2024.