Anies Baswedan Ralat Keputusan Soal Anggaran Shelter Bukit Duri

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

    Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

    TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Anies Baswedan menghidupkan kembali anggaran pembangunan permukiman sementara atau shelter untuk warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Anggaran senilai Rp 5,9 miliar itu sudah dimatikan tapi diusulkan kembali dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Kamis 13 September 2018.

    Baca berita sebelumnya:
    Komunitas Warga Bukit Duri: Program CAP Anies Hanya Beautifikasi

    Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meli Budiastuti, menerangkan anggaran sempat dimatikan karena hingga Juli lalu tak tersedia lahan yang dibutuhkan. Usul anggaran dimatikan telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

    Namun, Meli berdalih, anggaran dihidupkan kembali karena warga terus mengusulkan lahan. Usulan itu memunculkan dua opsi, yakni lahan di Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan. “Jadi akhirnya tetap prepare,” katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

    Baca : 
    Komunitas Warga Bukit Duri Kecewa, Anies Baswedan Menolak Disalahkan 

    Meli menuturkan, lahan Wisma Ciliwung seluas 1,6 hektare itu diusulkan warga setempat untuk langsung menjadi lokasi pembangunan kampung susun—bukan lagi shelter. Warga Bukit Duri minta dibangunkan kampung susun sebagai pengganti kampung mereka yang sudah tergusur era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Gambar udara kondisi terkini pemukiman wilayah Bukit Duri, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2018.

    Namun Meli mengatakan, lahan di Wisma Ciliwung masih bermasalah pada dokumen kepemilikan aset. Pemerintah DKI disebut belum bisa membeli lahan itu jika sertifikat kepemilikan belum lengkap.

    Pada pilihan kedua, Meli mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk menghibahkan lahannya sebagai lokasi shelter. Di atas lahan itu, kata Meli, terdapat bangunan eks kantor pajak seluas 1000 meter persegi dengan kerusakan mencapai 70 persen.

    Baca juga:
    Menjajal Uji Coba LRT Jakarta, Emak-emak Ketagihan

    “Nanti mungkin kami bisa merehabilitasi, biar siap untuk dihuni, jadi nanti kami akan lakukan penyekatan," kata Meli.

    Untuk pembangunan Kampung Susun sendiri, Meli belum mengetahui kapan akan dianggarkan dalam APBD. Pemerintah DKI masih fokus membangun shelter. Dan khusus untuk warga Bukit Duri, mereka telah memenangkan gugatan atas penggusuran yang mereka alami. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.