BPTJ Ingin Terminal Jatijajar Beroperasi Penuh pada Desember 2018

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fasilitas Terminal Jatijajar mulai dibenahi, 14 September 2018. Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat ini akan dioperasikan pada 17 September 2018. TEMPO/Irsyan

    Fasilitas Terminal Jatijajar mulai dibenahi, 14 September 2018. Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat ini akan dioperasikan pada 17 September 2018. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Depok - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih menjalankan uji coba pengoperasian Terminal Jatijajar, Kota Depok. Saat ini masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi agar terminal bus Tipe A itu bisa dioperasikan secara penuh pada Desember 2018.   

    Baca: Terminal Jatijajar Depok Beroperasi, Bus AKAP Ngetem Dipindah

    “Salah satu pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai sebelum pengoperasian terminal secara penuh adalah prasarana aksesibilitas menuju terminal berupa jembatan,” ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui keterangan tertulis, Ahad, 7 September 2018.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terminal 
    Jatijajar adalah terminal bus tipe A yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Mengingat posisinya berada di Jabodetabek maka pengelolaan menjadi tanggung jawab BPTJ. 

    Menurut Bambang, masalah yang harus diselesaikan cukup banyak terkait ketersediaan layanan angkutan umum di Terminal Jatijajar. "Secara bertahap permasalahan akan kami pecahkan,” ujar Bambang. “Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama dengan para stakeholder terkait seperti pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Depok, khususnya terkait dengan re-routing angkutan perkotaan.”

    Koordinasi dengan pemerintah Kota Depok, kata Bambang, terus dilakukan supaya seluruh bus antarkota antarprovinsi masuk ke Terminal Jatijajar paling lambat akhir Oktober ini. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.