Jemaah First Travel Ancam Demo ke Istana Sebelum Pemilu

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum jemaah First Travel Rizky Rahmadiansyah mendampingi puluhan kliennya mendatangi Inspektorat Kementerian Agama, 28 Januari 2019. Mereka keberatan pencabutan lisensi First Travel oleh Kementerian Agama. TEMPO/Imam Hamdi

    Kuasa hukum jemaah First Travel Rizky Rahmadiansyah mendampingi puluhan kliennya mendatangi Inspektorat Kementerian Agama, 28 Januari 2019. Mereka keberatan pencabutan lisensi First Travel oleh Kementerian Agama. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Depok - Jemaah biro perjalanan umrah First Travel berencana menggeruduk ke Istana Bogor. Mereka mengancam melakukan unjuk rasa jika jaksa tak juga bisa menghadirkan bos First Travel ke persidangan perdata yang digelar atas gugatan para jemaah tersebut.

    Bos First Travel, Andika Surachman, kembali tak hadir dalam sidang perdata  di Pengadilan Negeri Depok, Rabu 27 Maret 2019. Itu sudah sidang kedua. "Dan dua-duanya sidang ditunda dengan alasan tidak ada tergugat dalam hal ini Andika (bos First Travel), jemaah sangat kecewa dan mungkin kami akan lakukan aksi nekat,” kata kuasa hukum jemaah, Risqi Rahmadians di Pengadilan Negeri Depok, Rabu 27 Maret 2019.

    Risqi mengatakan, para jemaah kecewa lantaran Kejaksaan Negeri Depok tak kunjung menghadirkan Andika dan membuat persidangan ditunda selama dua kali. Itu sebabnya jemaah merancang upaya nekat hendak mendatangi Istana Presiden di Bogor.

    Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    “Presiden Jokowi harus tahu, pokoknya sebelum Pemilu ini, kami harus datangi Istana Presiden,” kata Risqi sambil menambahkan, Kepala Kejaksaan Negeri Depok telah mencederai janjinya.

    Ditempat yang sama, satu jemaah, Eli Haryani (56) mengatakan, kecewa karena seolah digantung oleh pihak kejaksaan dengan tidak menghadirkan Andika dalam persidangan. Eli mengatakan, dengan tidak hadirnya Andika maka sidang perdata terkait nasib pemberangkatan dirinya dan ribuan jemaah lain pun juga, terpaksa terus diundur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.