TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan segera melakukan pemeriksaan internal terhadap para bawahannya yang terlibat dalam pembuatan undangan rapat yang menyertakan Muslimah HTI.
Tuty, birokrat senior dan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kesalahan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing. "Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang muncul tadi malam, Kamis, 13 Juni 2019, di laman http://ppid.jakarta.go.id.
Baca: Djarot Saiful Hidayat Sebut Ada Ormas Selain HTI yang Anti-NKRI
Dia tak menyebutkan siapa yang pegawai atau pejabat yang diduga terlibat. Namun, dia menyatakan bahwa undangan rapat yang sedianya digelar pada hari ini, Jumat, 14 Juni 2019, itu telah diperiksa oleh Plt Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretaris Dinas PPAPP. Itu sebabnya, Tuty langsung meneken surat undangan tanpa memeriksa secara detil lampiran daftar peserta rapat.
“Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” ucap Tuty.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri mengatakan Dinas PPAPP belum berkoordinasi soal undangan rapat dengan 12 organisasi, termasuk Muslimah HTI. "Kami harus koordinasi dulu karena salah satu organisasinya (HTI) sudah dinyatakan kurang nyaman di Republik ini."
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membubarkan HTI berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Dua opsi yang akan diusulkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI. Bagi yang tetap ingin di HTI harus keluar dari PNS, sedangkan yang keluar dari HTI tetap menjadi PNS.
Baca juga: Viral Muslimah HTI, DKI Akhirnya Batalkan Undangan
Tuty juga mengakui terjadi kesalahan dalam penentuan peserta rapat yang akan membahas konten poster anti kekerasan perempuan dan anak, yakni mengundang Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dilarang oleh pemerintah. Total 12 organisasi yang diundang, misalnya Indonesia Tanpa Feminis, Komnas Perempuan, Muslimat NU DKI, Komisi Perlindungan Anak, dan Muslimah HTI.
Undangan rapat Dinas PPAPP kepada 12 organisasi tadi beredar luas. di media sosial dan forum obrolan sejak kemarin, Kamis, 13 Juni 2019. Rapat rencananya diadakan hari ini di Ruang Rapat Dinas PPAPP pukul 13.30. WIB. Surat bertanggal 12 Juni 2019 tersebut ditandatangani Tuty Kusumawati. Menurut Tuty, rapat itu diadakan sebagai tindak lanjut permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yajg menganggap konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak di MRT Jakarta bias gender.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat, pernah mengusulkan PNS yang memiliki keterkaitan dengan organisasi anti Pancasila seperti HTI dicabut kewarganegarannya. "Kami usulkan dicabut kewarganegaraannya sekaligus gitu. Makanya yang mau ke Suriah di sana terus lah," kata Djarot di Balai Kota DKI pada Senin, 24 Juli 2017.
Baca: Menteri Nasir Beri 2 Opsi kepada Dosen PTN yang Terlibat HTI
Djarot menilai, PNS yang tidak sepaham dengan ideologi Pancasila tidak pantas menjadi seorang PNS di Indonesia. Ia menyarankan mereka pindah kerja juga pindang negara. "Kalau dia punya ideologi lain ya silahkan mana negara yang punya ideologi yang sesuai dengan dia, pindah saja. Sekalian gitu lho, jadi kan jelas komitmen ideologis kita," katanya.
M. JULNIS FIRMANSYAH
