- Keluhkan fasilitas di pengungsian
Pencari suaka mengeluhkan sejumlah masalah di pengungsian. Menurut Zakid, 24 tahun, warga asal Afganistan, gedung eks Kodim yang dijadikan posko hanya layak dihuni oleh sekitar 300 orang. Padahal, kata jumlah pengungsi mencapai seribu orang. "Jadi bisa anda bayangkan bagaimana kami berbagi tempat," kata dia di lokasi, Senin, 15 Juli 2019.
Zakid mengatakan, pencari suaka banyak yang tidur tanpa alas seperti karpet. Selain itu, kata dia, tak ada bantal yang diberikan. "Ini berat buat kami. Tapi kita di sini sementara, enggak tahu ke depan," ujarnya.
Pencari suaka lainnya, Ali, 32 tahun mengeluhkan toilet itu. Menurut dia, air sering tidak keluar dari toilet portable itu. "Kadang-kadang orang harus keluar cari air buat ke kamar mandi," kata dia.
Para pencari suaka juga banyak yang mendirikan tenda untuk tidur. Tenda didirikan baik di dalam gedung. Ada juga yang mendirikan tenda di atap, tepatnya di sebelah tong penampungan air. Mereka terlihat menggunakan kardus, tikar dan terpal sebagai alas tidur.
Di luar gedung, ada lima toliet portable yang tersedia. Di dalam gedung, hanya toilet wanita yang bisa digunakan. Kondisi lantainya penuh pasir dan tanah. Di dalam toilet itu, satu pintu tidak memiliki kloset. Air di dalam toilet dialirkan dari luar gedung dan ditampung dalam tong.
Pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. DKI akan menyediakan tenda, fasilitas MCK, hingga dapur umum bagi para pencari suaka. ANTARA/Rivan Awal Lingga
- Mayoritas berasal dari Afganistan dan ingin ke Australia
Menurut data Kementerian Sosial, jumlah pencari suaka di Daan Mogot tercatat sebanyak 1.093 orang. Rinciannya, 750 orang dari Afganistan, 130 orang dari Somalia, 70 orang dari Sudan, 7 orang dari Iran, 15 orang dari Irak, 50 orang dari Pakistan, 1 orang dari Cina, 30 orang dari Ethiopia dan 40 orang dari Yaman.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan para pencari suaka memiliki beragam negara tujuan. "Namun sebagian besar ingin ke Australia. Tapi Australia punya kebijakan yang juga perlu kita lihat perkembangannya dengan perubahan politik yang ada," ujar dia saat dihubungi, Senin, 15 Juli 2019.
- Pemprov DKI terkendala anggaran
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan penanganan pencari suaka terkendala anggaran. Ia mengaku dinas tak memiliki anggaran khusus untuk menampung lebih lama para pengungsi.
"Kami tidak mengantisipasi dalam anggaran sampai dengan segitu banyak, harus ada dong solusinya, kira-kira gimana," ujar Irman, Jumat, 12 Juli 2019. Dinas mengaku hanya mampu menampung selama sepekan. Selanjutnya, UNHCR diminta untuk menanggung para pencari suaka.
- UNHCR tidak punya solusi
Irmansyah mengatakan dinas sudah berkomunikasi dengan UNHCR, selaku pihak yang mendatangkan para pengungsi. "Kemarin kami tanya ke UNHCR enggak ada solusi. Kemarin ya, di lapangan mulai siang sampai dini hari tadi pagi enggak ada," ujarnya.
- Pemerintah pusat desak UNHCR
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan pemerintah akan mendesak UNHCR untuk segera mencari solusi konkret terkait status para pencari suaka. "Apakah dipulangkan atau direlokasi dengan dukungan penuh UNHCR, atau diarahkan ke negara tujuan selama negara itu menerima dan punya tempat untuk menampung refugees," ujarnya saat dihubungi pada Senin, 15 Juli 2019.
Harry mengatakan posisi Indonesia hanya sebagai negara transit. Dia menjelaskan, Indonesia tidak bisa menerima secara legal pencari suaka. Kewajiban itu, kata dia, merupakan milik UNHCR. "Karena kita belum terikat pada konvensi pengungsian," ujarnya.
Kementerian, kata Harry, telah memberikan sejumlah bantuan terhadap pencari suaka. Di antaranya berupa satu dapur umum yang terletak di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, logistik reguler untuk Dinas Sosial DKI Jakarta Rp 236 juta, beras reguler sebanyak 3 ribu kilogram dan nasi bungkus untuk makan siang 1.100 box dan untuk makan malam dengan jumlah yang sama setiap hari. Selain itu, pendampingan penyintas anak dengan melibatkan potensi lokal yang terdiri dari tim LDP Dinas Sosial DKI Jakarta juga diberikan. "Kementerian Sosial membantu mereka atas dasar kemanusiaan," ujarnya.
