Dampak Gempa Banten, 430 Bangunan Rusak, 5 Meninggal

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa di Kampung Jaura, Pandeglang, Banten, Sabtu, 3 Agustus 2019.  ANTARA

    Anggota TNI memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa di Kampung Jaura, Pandeglang, Banten, Sabtu, 3 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Tangerang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten mencatat hingga hari keempat pasca gempa Banten sebanyak 430 bangunan rusak dan jumlah korban meninggal 5 orang.

    "Ini data terbaru per 5 Agustus pukul 00.10," ujar Plt Kepala BPBD Banten Kusmayadi kepada Tempo, Senin 5 Agustus 2019.

    Menurut Kusmayadi, wilayah paling parah terkena dampak adalah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang. Berdasarkan data sementata BPBD Banten, di Kabupaten Pandeglang jumlah kerusakan bangunan 181 rusak ringan, 76 rusak sedang dan 102 rusak berat.

    Kabupaten Lebak, 55 bangunan rusak ringan dan 2 bangunan rusak berat. Di Kabupaten Serang tercatat 13 bangunan rusak ringan dan satu bangunan rusak sedang.

    Adapun korban meninggal sebanyak 5 orang, menurut Kusmayadi, penyebab kematiannya bukan terdampak langsung karena gempa. Dua korban meninggal di desa Wanasalam dan Cigemblong, kecamatan Malimping Kabupaten Lebak karena serangan jantung, 1 korban meninggal di desa Bayah, Kecamatan Bayah, Lebak dikarenakan kelelahan saat proses evakuasi mandiri.

    Sementara 2 korban meninggal di desa Ujung Jaya, kecamatan Sumur, Pandeglang karena panik saat evakuasi mandiri ketika gempa terjadi.

    Gempa Banten terjadi pada Jum'at 2 Agustus 2019 pukul 19.03. Awalnya BMKG menyebutkan bahwa ganitudo gempa tersebut sebesar 7,4 namun belakangan hal itu diralat menjadi hanya bermagnitudo 6,9.

    Guncangan gempa bumi tersebut sebenarnya sempat terasa hingga beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung bahkan Bengkulu. BMKG juga sempat memperingatkan adanya potensi tsunami namun belakangan peringatan tersebut dicabut setelah air laut tak juga menunjukkan adanya potensi ke arah sana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.