Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rancangan APBD Jakarta 2020 Catatkan Rekor Ini

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD telah memulai pembahasan Rancangan APBD Jakarta 2020 pada Rabu kemarin, 14 Agustus 2019. Rancangan itu mencatatkan rekor karena pertama kalinya dalam sejarah APBD Jakarta dirancang surplus.

"Luar biasa pertama kalinya APBD DKI direncanakan surplus," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI, Triwiksaksana, dalam rapat, Rabu 14 Agustus 2019.

Dalam rancangan yang dibacakan oleh Pemprov DKI Jakarta kemarin, memang terdapat surplus sekitar Rp 3 triliun. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 87,2 triliun sementara anggaran belanja hanya Rp 84,2 triliun.

Target kenaikan pendapatan tahun depan memang dipatok cukup tinggi karena pada APBD 2019 saja DKI Jakarta hanya menargetkan sebesar Rp 74 triliun. Artinya ada target kenaikan sekitar Rp 13,2 triliun atau nyaris 20 persen.

Sedangkan untuk pos belanja sendiri kenaikannya tak terlalu tinggi. Tahun ini APBD DKI Jakarta menganggarkan belanja daerah senilai Rp 80,9 triliun. Dengan begitu, kenaikan anggaran belanja tahun dengan hanya sekitar Rp 3,3 triliun atau naik kurang dari setengah persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Triwiksaksana yang akrab dipanggil Sani kemudian mempertanyakan terjadinya surplus tersebut. "Ini belanja yang dikurangi atau bagaimana," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah belum menjelaskan lebih banyak. Menurut dia, rencana KUA-PPAS anggaran 2020 itu masih dalam perancangan. "Ini masih rancangan, baru akan dibahas," ujarnya usai rapat banggar.

Saefullah mengatakan jumlah tersebut diambil berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Selain itu juga melihat tren realisasi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Nilai, Penataan JIS Keniscayaan Jelang Piala Dunia U-17

37 menit lalu

Pengamat Nilai, Penataan JIS Keniscayaan Jelang Piala Dunia U-17

Pemprov DKI tidak mengenakan biaya sewa unit di Rusun Nagrak kepada warga eks Kampung Bayam. Mereka diimbau segera pindah agar tidak menggagalkan Piala Dunia U-17.


Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

3 hari lalu

Pengunjung menyaksikan pertunjukan video mapping di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 24 April 2023. Pemprov DKI mengadakan pagelaran Monas Week dan Pentas Seni Monas dengan menampilkan berbagai macam pertunjukan di antaranya air mancur menari, video mapping, dan penampilan musik sebagai bentuk hiburan masyarakat pada libur Lebaran. ANTARA/M Risyal Hidayat
Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

Daerah Khusus Jakarta jadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Apa dampaknya?


Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

6 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Faturrahman
Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

"Proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan."


Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jakarta Bertambah

7 hari lalu

Petugas mengukur emisi gas buang sebuah kendaraan roda empat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jakarta Bertambah

Saat ini terdapat 131 lokasi parkir dengan tarif tertinggi di DKI Jakarta untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi.


DKI Jakarta Diganti DKJ, Semua Warga harus Cetak Ulang KTP Tahun Depan

7 hari lalu

Pengunjung melihat video mapping di Tugu Monas, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Monas Week yang menampilkan video mapping di Tugu Monas dan air mancur menari di sisi selatan Monas dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
DKI Jakarta Diganti DKJ, Semua Warga harus Cetak Ulang KTP Tahun Depan

Dinas Dukcapil sudah siap melayani cetak ulang KTP setelah perubahan DKI Jakarta diganti DKJ.


Daerah Khusus Jakarta di 2024? Kisah Panjang Awal Mula Penamaan DKI Jakarta

10 hari lalu

Meriam yang dipajang di depan Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta, 30 Januari 2015. Kota Tua disebut juga Oud Batavia, pada abad ke 16, pelayar Eropa menjuluki Kota Tua 'Permata Asia'. Wilayah bersejarah dengan luas 1,3 hektar ini dibangun pada 1619 oleh VOC. ANTARA/Zabur Karuru
Daerah Khusus Jakarta di 2024? Kisah Panjang Awal Mula Penamaan DKI Jakarta

Selasa lalu Wapres Ma'ruf Amin dan beberapa menteri menggelar rapat internal kabinet membahas RUU Daerah Khusus Jakarta di Istana Negara, Jakarta.


Nama DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Sekda Joko Agus: Sudah Siap Kita

10 hari lalu

Pengunjung melihat video mapping di Tugu Monas, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Monas Week yang menampilkan video mapping di Tugu Monas dan air mancur menari di sisi selatan Monas dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Nama DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Sekda Joko Agus: Sudah Siap Kita

Presiden Jokowi telah mengadakan rapat internal yang membahas RUU Daerah Khusus Jakarta di Istana, Selasa lalu.


Jadi Penyebab Polusi Udara, Mengapa 6 Stockpile Batu Bara di Jakarta Hanya Ditutup Sementara?

10 hari lalu

Foto udara suasana perusahaan penyimpanan (stockpile) batu bara yang tidak beroperasi di kawasan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan sanksi penghentian paksa aktivitas usaha perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara setelah terbukti belum mematuhi aturan pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemarkan lingkungan sekitar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jadi Penyebab Polusi Udara, Mengapa 6 Stockpile Batu Bara di Jakarta Hanya Ditutup Sementara?

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI hanya menutup sementara 6 stockpile batu bara yang dianggap jadi penyebab polusi udara.


Inilah 7 Langkah yang Sudah Dilakukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI

10 hari lalu

Gedung bertingkat terlihat samar karena polusi udara di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dikutip dari laman resmi IQAir per 2 September 2023 pukul 13.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di angka 154 yang menunjukkan ketegori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Inilah 7 Langkah yang Sudah Dilakukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI mengumumkan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan untuk menekan polusi udara.


DKI Diubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Peneliti BRIN: Pertahankan Nilai Sejarah

10 hari lalu

Warga berfoto di anjungan Halte Transjakarta Bundaran HI yang sedang dilakukan uji coba, di Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2022. Anjungan menjadi spot foto baru dengan latar belakang Patung Selamat Datang dan air mancur Bundaran HI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DKI Diubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Peneliti BRIN: Pertahankan Nilai Sejarah

Berdasarkan penilaian peneliti BRIN, masyarakat perlu waktu untuk beradaptasi dengan nama baru Daerah Khusus Jakarta.