TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi soal wacana bergabungnya keinginan mereka bergabung dengan DKI Jakarta. Menurut dia, bergabung dengan DKI Jakarta tak hanya memberikan keuntungan tetapi juga memiliki kerugian.
Ridwan menyatakan salah satu kerugian yang bakal dialami Bekasi adalah hilangnya otonomi daerah. Sebagai bagian dari DKI Jakarta, Bekasi nantinya tak akan lagi bisa mengatur dirinya sendiri dan juga menggelar pemilihan kepala daerah langsung.
"Tidak ada otonomi lagi. Jakarta itu Daerah Khusus Ibukota. Maka yang namanya wali kota adalah bawahan langsung yang bisa diberhentikan kapan saja oleh gubernur. Tidak ada pemilihan langsung wali kota, apakah itu sudah dihitung," ujarnya di Bandung, Selasa 20 Agustus 2019.
"Kalau provinsinya non-DKI, otonomi per Tingkat II masih ada. Tapi kalau gabung DKI, otonomi sudah hilang, maka pemimpin kota tidak lagi dipilih tapi ditentukan oleh gubernur." kata dia.
Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat tak mempermasalahkan wacana Bekasi yang ingin memisahkan diri dari wilayahnya dan bergabung ke DKI Jakarta. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak mutlak dari pemerintah pusat.
"Pertama ini kewenangan pusat. Jadi namanya aspirasi, boleh, namanya politik kan tiap jaman bergeser-geser. Karena kewenangannya di pemerintah pusat, saya arahannya menjalankan eksisting sistem yang ada, sistemnya begini, saya kawal. Pusat ada pertimbangan, saya beri masukan. Keputusan akhirnya ada di presiden,” kata dia.
Wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta bermula ketika Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, soal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Bima mengajak daerah sekitar DKI Jakarta untuk membentuk provinsi baru tersebut karena menilai secara administratif mereka lebih dekat ke ibu kota.
Namun tawaran Bima itu ditampik oleh Effendi. Dia menyatakan bahwa Bekasi lebih baik bergabung ke DKI Jakarta dengan menjadi Jakarta Tenggara.
