Selasa, 24 September 2019

PSI Tolak PIN Emas DPRD DKI, Sekwan : Kami Tetap Siapkan

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Caleg terpilih PSI Eneng Maliyanasari, Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest, dan caleg DPRD DKI terpilih PSI August Hamonangan dalam konferensi pers soal pemilihan Wagub DKI di Kantor DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pin emas DPRD DKI Jakarta mendapatkan tanggapan dari Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Dia menyatakan pihaknya akan tetap menyediakan pin emas tersebut meskipun terjadi penolakan dari PSI. 

    "Tidak masalah kalau mereka tetap tidak mau menerima," ujarnya di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2019.

    Yuliadi mengatakan dua pin emas tersebut itu hanya atribut sebagai penanda anggota dewan yang dipakai saat bekerja atau menghadiri kegiatan resmi.

    Dia menambahkan, Sekretaris Dewan akan tetap menyiapkan pin tersebut karena sudah masuk dalam Anggaran tahun ini. Pin tersebut akan disimpan sebagai arsip jika tidak diterima oleh PSI nantinya.

    Menurut Yuliadi pemberian pin tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota dewan terpilih se Indonesia yang juga sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri tentang hak keuangan dan aministratif Kepala daerah dan pimpinan dewan.

    "Ini aturan dari Kemendagri, seluruh Indonesia," ujarnya.

    Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menolak pin emas yang diberikan untuk anggota DPRD DKI periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus mendatang. Anggota dewan terpilih PSI, Idris Ahmad, mengatakan pemberian pin emas DPRD DKI tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan.

    "Ada persoalan lain yang lebih substantif dan membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif," kata Idris melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Menurut Idris, anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat. Sejauh ini, kata dia, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

    PSI menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. Menurut dia, daerah lain seperti Medan, Magetan dan Ponorogo telah mulai mengganti pin emas tersebut menjadi berbahan kuningan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.