PSI Tanggapi Sindiran Anies Baswedan: Buka Aib Sendiri

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menjadi inspektur upacara pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menjadi inspektur upacara pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI terpilih dari PSI, William Aditya Sarana, menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pencurian air tanah yang belum ditindak membuka aib sendiri.

    "Pak Anies malah berkontradiksi dengan dirinya sendiri lagi," kata William melalui keterangannya, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Pernyataan Anies soal pencurian air tanah di Jalan Sudirman-Thamrin bermula saat dia ditanyai langkahnya menyikapi Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan William. MA mengabulkan gugatan Willaim dan anggota PSI lainnya, Zico Leonard Djagardo, terkait Perda yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Anies menilai hal itu sebagai pelanggaran kecil yang seharusnya tak dipermasalahkan. Menurut dia, ada pelanggaran besar seperti penggunaan air tanah yang justru luput dari perhatian masyarakat.

    "Jadi yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya yang kecil dan miskin. Seringkali kali pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," kata Anies di gedung DPRD DKI, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Menurut William, logika Anies yang menyatakan pelanggaran besar luput dari perhatian seperti pencurian air, bak menunjukkan pelanggarannya sendiri. Menurut dia, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta seharusnya menindak pelanggaran seperti itu.

    "Pak Anies kan Gubernurnya, harusnya beliau segera menindak pelanggaran besar dan raksasa itu."

    Masalah penggunaan air tanah memang sempat menjadi sorotan karena tanah DKI Jakarta disebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Sandiaga Uno sewaktu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pernah menyatakan tak bisa menindak hal itu karena tidak adanya peraturan daerah.

    Sandi sempat berjanji eksekutif akan membuat rancangan peraturan daerah soal penggunaan air tanah tersebut. Namun hingga dia mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden dari Partai Gerindra hal itu tak juga terwujud.

    Anies Baswedan yang memimpin DKI Jakarta sendirian sejak Sandi mengundurkan diri pun gagal menggolkan rancangan peraturan daerah itu untuk dibahas di DPRD DKI Jakarta. 

    PSI pun menyatakan akan mendukung Anies untuk menindak pelanggaran pencurian air tanah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin.

    "Saya mendukung wacana Pak Anies yang ingin menindak tegas pencurian air di Sudirman-Thamrin yang sudah diwacanakan sejak Maret 2018 yang tidak kunjung dieksekusi," kata William yang baru akan dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada 26 Agustus mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe