Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikan Mati di Sungai Cileungsi, Begini Hasil Temuan Ombudsman

Reporter

image-gnews
Warga melihat aliran Sungai Cileungsi yang berwarna hitam pekat dan berbusa di kawasan Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 24 Juli 2019. Perubahan warna air Sungai Cileungsi menjadi hitam pekat pernah terjadi sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Warga melihat aliran Sungai Cileungsi yang berwarna hitam pekat dan berbusa di kawasan Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 24 Juli 2019. Perubahan warna air Sungai Cileungsi menjadi hitam pekat pernah terjadi sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Ombudsman mengkritik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor perihal peristiwa matinya ratusan ikan di sungai Cileungsi. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, dinas tidak kompeten mengawasi sungai Cileungsi dari perusahaan-perusahaan yang sembarangan membuang limbah.

"Ternyata masih banyak juga perusahaan yang pengelolaan limbah B3 dan IPAL-nya masih amburadul, sedangkan pihak DLH menyatakan itu sudah clean and clear. Jadi tidak singkron antara fakta dan data yang ada," kata Teguh usai melakukan monitoring di Sungai Cileungsi, Selasa, 27 Agustus 2019.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sebelumnya menemukan ratusan ikan sapu-sapu mati dan tengah sekarat di bantaran Sungai Cileungsi, tepatnya di Desa Narogong, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Menurut Teguh, DLH Kabupaten Bogor melaporkan sudah ada 17 perusahaan di bantaran sungai Cileungsi yang sudah benar mengelola limbah. Adapun perusahaan yang masih bermasalah pengelolaan limbahnya berjumlah 23 perusahaan.

Laporan tersebut, kata Teguh, agak berbeda setelah Ombudsman melakukan monitoring ke dua perusahaan dari 17 perusahaan yang dilaporkan sudah benar mengelola limbah. Nyatanya, menurut dia, satu di antaranya masih belum memenuhi standar penanganan limbah lingkungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sekarang akan meminta provinsi yang menangani. Kalau provinsi tidak bisa menangani, maka kami akan meminta Kementerian LHK untuk menangani langsung," kata Teguh.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sebelumnya menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada Desember 2018. Isinya, ada sebanyak 48 perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai Cileungsi tapi tidak mengantongi izin apapun.

Bupati Bogor, Ade Yasin pun sudah mengancam akan menutup perusahaan-perusahaan pencemar sungai Cileungsi jika tidak jera dan terus membuang limbah. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berulang kali mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada di tepian sungai agar tidak langsung membuang limbahnya ke sungai. Ia pun menyebut sudah ada beberapa perusahaan sudah dikenakan hukuman.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

5 hari lalu

Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan unjuk rasa di depan kantor BRIN di Serpong, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.


Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

5 hari lalu

Ratusan personel gabungan dikerahkan melakukan pengamanan demo tolak penutupan jalan Serpong-Parung di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

18 hari lalu

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.


Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

18 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.


Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

19 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

20 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

20 hari lalu

Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.


Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

23 hari lalu

Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto
Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.