Ikan Mati di Sungai Cileungsi, Begini Hasil Temuan Ombudsman

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melihat aliran Sungai Cileungsi yang berwarna hitam pekat dan berbusa di kawasan Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 24 Juli 2019. Perubahan warna air Sungai Cileungsi menjadi hitam pekat pernah terjadi sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Warga melihat aliran Sungai Cileungsi yang berwarna hitam pekat dan berbusa di kawasan Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 24 Juli 2019. Perubahan warna air Sungai Cileungsi menjadi hitam pekat pernah terjadi sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Bogor - Ombudsman mengkritik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor perihal peristiwa matinya ratusan ikan di sungai Cileungsi. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, dinas tidak kompeten mengawasi sungai Cileungsi dari perusahaan-perusahaan yang sembarangan membuang limbah.

    "Ternyata masih banyak juga perusahaan yang pengelolaan limbah B3 dan IPAL-nya masih amburadul, sedangkan pihak DLH menyatakan itu sudah clean and clear. Jadi tidak singkron antara fakta dan data yang ada," kata Teguh usai melakukan monitoring di Sungai Cileungsi, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sebelumnya menemukan ratusan ikan sapu-sapu mati dan tengah sekarat di bantaran Sungai Cileungsi, tepatnya di Desa Narogong, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

    Menurut Teguh, DLH Kabupaten Bogor melaporkan sudah ada 17 perusahaan di bantaran sungai Cileungsi yang sudah benar mengelola limbah. Adapun perusahaan yang masih bermasalah pengelolaan limbahnya berjumlah 23 perusahaan.

    Laporan tersebut, kata Teguh, agak berbeda setelah Ombudsman melakukan monitoring ke dua perusahaan dari 17 perusahaan yang dilaporkan sudah benar mengelola limbah. Nyatanya, menurut dia, satu di antaranya masih belum memenuhi standar penanganan limbah lingkungan.

    "Kami sekarang akan meminta provinsi yang menangani. Kalau provinsi tidak bisa menangani, maka kami akan meminta Kementerian LHK untuk menangani langsung," kata Teguh.

    Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sebelumnya menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada Desember 2018. Isinya, ada sebanyak 48 perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai Cileungsi tapi tidak mengantongi izin apapun.

    Bupati Bogor, Ade Yasin pun sudah mengancam akan menutup perusahaan-perusahaan pencemar sungai Cileungsi jika tidak jera dan terus membuang limbah. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berulang kali mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada di tepian sungai agar tidak langsung membuang limbahnya ke sungai. Ia pun menyebut sudah ada beberapa perusahaan sudah dikenakan hukuman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.