TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta telah menghentikan bantuan terhadap ratusan pencari suaka di gedung eks Komando Distrik Kiliter (Kodim), Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, sejak Sabtu, 31 Agustus 2019. Namun, masih ada pencari suaka yang bertahan.
Mayoritas pencari suaka yang masih bertahan adalah mereka yang menolak bantuan dari badan PBB untuk pengungsi atau UNHCR. Mereka beranggapan bantuan sebesar Rp 1-1,6 juta itu tak bersifat berkelanjutan.
Muhammad Sadiq, 25 tahun, pengungsi asal Afghanistan, mengaku punya alasan kuat lebih memilih bertahan di gedung eks Kodim. “Yang bertahan di sini memang menolak bantuan,” kata Sadiq saat Tempo temui di gedung eks Kodim, Ahad, 1 September 2019.
Sadiq menceritakan, UNHCR memberikan bantuan Rp 1 juta untuk pencari suaka yang masih lajang. Untuk yang telah berkeluarga 2-4 orang, kata dia, mendapat Rp 1,3 juta, sementara lebih dari 4 orang Rp 1,6 juta. Menurut Sadiq, bantuan itu diberikan untuk satu keluarga, bukan satu orang.
“Saya keluarga ada tujuh orang, kami ditawari bantuan Rp 1,6 juta. Saya menolak karena uang segitu tidak cukup,” ujar Said.
Pria yang sudah enam tahun berada di Indonesia itu mengatakan, para pencari suaka membutuhkan tempat tinggal dan makan selama berada di Indonesia sambil menunggu proses pengurusan untuk pindah ke negara penerima suaka oleh UNHCR.
Awalnya, ujar Sadiq, UNHCR menjanjikan akan memberi bantuan selama enam bulan. Namun, saat penyuluhan, tertera di kertas yang harus mereka tanda tangani kalau bantuan hanya untuk satu bulan. “Cerita dari teman-teman yang menerima bantuan, setelah dapat uang mereka dilepas, diminta cari tempat tinggal sendiri,” katanya.
Said menuturkan, seharus UNHCR bertanggung jawab untuk memberikan mereka tempat tinggal dan bantuan untuk kesejahteraan hidup. “Kami tidak ingin bulan ini dapat bantuan, lalu bulan selanjutnya kembali ke jalanan,” ucap dia.
Pemerintah DKI telah menetapkan tenggat penampungan di eks gedung Kodim itu per Sabtu, 31 Agustus 2019. Sebanyak 400-an orang telah dipindahkan oleh UNHCR sejak Kamis lalu. Mereka dibekali uang Rp 1,0-1,6 juta per orang atau keluarga sebelum 'dilepas' begitu saja.
Sebagian sisanya masih bertahan sehingga pemerintah pusat memutuskan menunda pengosongan hingga Senin 2 September 2019. Di antara yang masih bertahan itu ada yang mengancam kembali ke trotoar di depan kantor perwakilan UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, lokasi mereka semula sebelum dipindahkan oleh Pemerintah DKI ke gedung itu.
Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Thomas Vargas, mengaku tak dapat berbuat banyak terkait lokasi baru untuk para pencari suaka. Badan pengungsi PBB atau UNHCR menyerahkan keputusan kepada para pencari suaka untuk mencari tempat tinggal sendiri setelah penampungan Kalideres ditutup.
"Kami hanya memberi bantuan sebatas untuk bertahan hidup dan membangun proyek agar mereka bisa hidup secara mandiri," ujar Thomas di depan gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu, 31 Agustus 2019.
