Cerita Guruh Lunggana Terbeban Nama Besar Lulung di DPRD DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak kedua Abraham Lunggana alias Lulung, Guruh Tirta Lunggana, saat ditemui di ruang Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019. TEMPO/Lani Diana

    Anak kedua Abraham Lunggana alias Lulung, Guruh Tirta Lunggana, saat ditemui di ruang Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Guruh Tirta Lunggana merasa terbeban dengan nama besar sang ayah, Abraham Lunggana, atau dikenal Lulung, di DPRD DKI Jakarta.

    Menurut Guruh, politikus lain bahkan pernah seperti menyindir dirinya apakah mampu menjalani tugas sebagai wakil rakyat di Ibu Kota.

    "Sindir-sindirlah. Bisa enggak kayak bapaknya, mampu tidak?" kata Guruh menirukan sindiran tersebut saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019.

    Meski begitu, Guruh santai meladeni 'hujatan' baik dari politikus ataupun warganet. Dia berujar tak tersinggung dengan sindiran tersebut. Pria 34 tahun ini menganggap wajar apabila kualitas dirinya disandingkan dengan Lulung.

    Lagipula, dia menambahkan, masih ada anggota DPRD DKI lain yang merupakan anak politikus. Mereka seperti anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Zita Anjani dan anak Ketua DPR Bambang Soesatyo, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo.

    "Jalanin saja, mengalir. Karena kan memang masa transisi sekarang," ujar dia.

    Guruh terpilih sebagai anggota DPRD DKI dari Dapil 10 Jakarta Barat. Dia bergabung dengan PAN, sama seperti sang ayah. Guruh dipercayakan menjadi tim hubungan masyarakat (humas) Fraksi PAN di DPRD DKI.

    Saat ini, menurut dia, fraksi sedang mengumpulkan isu permasalahan warga yang ditampung sembilan anggota PAN di DPRD. Setelah itu, fraksi bakal merapatkan isu tersebut lalu membagi tugas ke masing-masing anggota.

    Adapun Lulung merupakan Wakil Ketua DPRD DKI periode 2014-2019. Di akhir masa jabatan, Lulung keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga harus mundur dari kursi pimpinan dewan. Posisi Lulung digantikan oleh Ichwan Zayadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.