TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta menyoroti pembengkakan anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.
Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2019 anggaran lisensi perangkat lunak dan antivirus hanya Rp 200 juta, Nilai itu meningkat hingga Rp 12 miliar dalam KUA-PPAS 2020.
"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran Rp 12 miliar itu untuk apa saja. Kenapa harus beli daripada sewa," kata anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana di DPRD DKI, Kamis, 3 Oktober 2019.
Pada tahun sebelumnya, kata dia, pemerintah DKI hanya menyewa antivirus dengan anggaran sekitar Rp 200 juta. Sewa antivirus tersebut telah dilakukan Pemprov DKI sejak 2016-2018 dengan besaran anggaran yang sama.
Namun, untuk anggaran tahun depan telah diajukan untuk membeli lisensi antivirus tersebut dengan anggaran meningkat 60 kali lipat. "Kenapa harus beli daripada sewa," ujarnya.
"Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan."
Menurut William, lonjakan anggaran pembelian antivirus tersebut tidak masuk akal karena bertambah 60 kali lipat. "Kami akan pastikan untuk apa anggaran sebesar itu. Apakah untuk antivirus saja atau buat yang lain."
