Depok Ngotot Buang Sampah ke Lulut-Nambo, Ini Kata Bupati Bogor

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bogor Desak Pemerintah Provinsi Selesaikan TPA Nambo

    Bupati Bogor Desak Pemerintah Provinsi Selesaikan TPA Nambo

    TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk menanggapi ngototnya Pemerintah Kota Depok yang ingin segera membuang sampah ke Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah atau TPPAS Lulut-Nambo. Sebab, pihaknya sebagai pemilik wilayah tempat pembuangan sampah itu pun belum bisa membuang sampah ke sana.

    "Ya ngotot boleh aja, tapi siap apa enggak-nya kan enggak tau. Yang penting jika sudah siap, siapapun termasuk Bogor pasti running," ujar Ade di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Pemerintah Kota Depok sebelumnya merencanakan bisa membuang sampah ke TPPAS Lulut-Nambo pada Oktober ini. Sebab, TPA Cipayung yang menjadi lokasi pembuangan sampah selama ini sudah tidak cukup menampung sampah yang dihasilkan warga Depok.

    Ade pun menanggapi santai perihal pengajuan Kota Depok yang meminta lebih besar jatah pembuangan ke TPPAS Lulut-Nambo. Justru, kata dia, hal itu membuat pihaknya memiliki posisi tawar ke Pemprov Jawa Barat untuk memprioritaskan Kabupaten Bogor dan meminta jatah pembuangan 2.000 ton sampah perhari.

    "Perhari ini kita memiliki beban 800 ton dan itu masih keci. Jika di-akumulatifkan, jadi saya minta 2.000 ton," tegas Ade.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Sismanto, mengaku belum begitu memahami permasalahan TPPAS Lulut-Nambo. Namun ia mengaku akan secepatnya melakukan kunjungan ke lokasi.

    Rudi pun memberi catatan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan selain pembuangan dan pengelolaan sampah itu sendiri, yaitu program lainnya yang bisa berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat. "Contoh seperti TPST Bantargebang, jika ditata sedemikian rapi kan bisa jadi ecowisata dan itu kelihatannya bagus juga dampaknya pun baik bagi warga," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.