Antisipasi Terkait Pelantikan Presiden, Ini Kata Gereja Katedral

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat muslim melintas usai memarkirkan kendaraannya di Gereja Katedral, Jakarta, Ahad, 11 Agustus 2019. Gereja Katedral Jakarta yang letaknya berseberangan dengan Masjid Istiqlal mengubah jadwal misa mingguan lantaran bertepatan dengan pelaksanaan salat Idul Adha. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah umat muslim melintas usai memarkirkan kendaraannya di Gereja Katedral, Jakarta, Ahad, 11 Agustus 2019. Gereja Katedral Jakarta yang letaknya berseberangan dengan Masjid Istiqlal mengubah jadwal misa mingguan lantaran bertepatan dengan pelaksanaan salat Idul Adha. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Gereja Katedral Jakarta mengatakan belum ada informasi dari polisi untuk antisipasi keamanan menjelang pelantikan Presiden besok.

    Namun Gereja Katedral tetap mengantisipasi situasi terkait pelantikan Presiden dengan menyiapkan petugas keamanan di dalam gereja pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

    “Untuk sementara ini belum ada informasi,” kata Susyana Suwadie selaku Humas Keuskupan Agung dan Katedral Jakarta pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

    Untuk misa besok, Gereja Katedral tetap melakukan langkah antisipasi keamanan dengan menyiapkan 15 orang petugas keamanan.

    Menurut Susyana, Gereja Katedral tidak selalu diawasi oleh polisi ketika ada aksi demonstrasi di Jakarta pusat. Dia menyebutkan pada demo tertentu saja, lingkungan gereja baru diamankan oleh pihak kepolisian.

    “Kalau demonstrasi biasa sih gak ada ya. Dulu itu (kami) selalu dijaga, cuma nggak semua demonstrasi (lantas polisi bergerak datang),” kata Susyana.

    Susyana memastikan situasi di Gereja Katedral menjelang pelantikan Presiden saat ini berjalan dengan normal dan baik dan tidak ada situasi yang genting. Untuk ibadah misa pada Minggu besok akan tetap berjalan lima kali, seperti biasanya.

    MEIDYANA ADITAMA WINATA | DA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.