TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif membenarkan adanya permintaan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota.
"Itu sudah lama. Sudah dua tiga minggu lalu. Seluruh kader partai tidak boleh diam. Kritis bersama rakyat," kata Syarif di Balai Kota DKI, Senin, 28 Oktober 2019.
Prabowo Subianto saat ini telah menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Maju Presiden Joko Widodo. Artinya, Partai Gerindra telah masuk gerbong koalisi pemerintah.
Menurut Syarif, permintaan Prabowo kepada kader partainya untuk mengkritik Anies tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden lima tahun mendatang. Kritik itu mesti dilakukan agar kinerja pemerintah provinsi bisa lebih baik lagi.
Meski begitu, kata Syarif, tidak ada salahnya mengaitkan permintaan Prabowo untuk mengkritik Anies terkait dengan Pilpres 2024. Gerindra menyebut Anies berpotensi menjadi capres. "Ya sah-sah saja. Tapi masih jauh jika dikaitkan dengan Pilpres," ujarnya.
Selain itu, Syarif ingat pernyataan Anies yang menyatakan lebih suka dengan kritik ketimbang pujian. Berhasil atau tidaknya dalam memimpin Jakarta, menurut Anies, bukan dilihat dari pujian, melainkan masukan yang bersifat kritis. "Itu yang pernah Pak Anies katakan sendiri," kata Syarif.
Sebagai partai pengusung pada Pemilu 2017 lalu bersama PKS, Gerindra bakal terus mengkritisi pemerintah Anies. Sebab, jika ada kekeliruan dalam kebijakan, maka sebaiknya partai koalisi perlu untuk mengkritik.
Kritik, kata Syarif, artinya partai pengusung tidak diam dalam melihat adanya kekeliruan. "Kritik itu artinya aktif. Pilihannya masa diam. Diam kalau ada kegagalan kita mengatakan aduh kasian. Ya harus diingatkan sebelum ada kegagalan," ujarnya.
Menurut Syarif, mengkritik juga bukan berarti menentang. Mengkritik, kata dia, justru ingin memperbaiki keadaan. "Kalau dulu di zaman Ahok saya menentang, bukannya kritik lagi. Dan itu diakui Ahok. Syarif di mana-mana sehari-hari bikin pusing kepala," kata dia. "Menentang dengan kritik beda."
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono sebelumnya mengklaim Prabowo Subianto meminta Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia menyebut banyak masukan dari masyarakat Jakarta yang kecewa dengan kinerja Anies selama ini. "Perintah Ketum Gerindra agar Fraksi Gerindra di DKI mengkritisi Anies Baswedan supaya Anies sukses memimpin Jakarta dan janji kampanye kepada masyarakat Jakarta bisa ditepati," kata Arief kepada wartawan, Senin, 28 Oktober 2019.
Arief mengklaim kekritisan terhadap Anies ini tak ada hubungannya dengan sikap politik Gerindra bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia menyatakan mengkritik bukan berarti berseberangan dengan Anies.
Arief beralasan kerja pemerintah DKI Jakarta merupakan kerja tim. Anies harus tahu jika kinerja anak buahnya masih kurang becus sehingga masyarakat tidak puas.
Ia mencontohkan beberapa program pemerintah DKI, di antaranya OK OCE (One Kecamatan One Centre of Enterpreneurship), pengurangan kemacetan, lapangan pekerjaan dan pengawasan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada proyek-proyek di DKI yang disebutnya sarat dengan korupsi. "Enggak boleh Anies sendirian tanpa diingatkan, apalagi Anies Baswedan ini punya potensi yang sangat besar untuk bisa jadi Presiden RI kedelapan," ujarnya.
