Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Personel Operasi Damai Cartenz Bripda Alfandi Steve Karamoy ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB hingga tewas. Aksi tersebut dilakukan di Kabupaten Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII). Jumat malam, 19 Januari 2024. Dok. Ops Damai Cartenz
Personel Operasi Damai Cartenz Bripda Alfandi Steve Karamoy ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB hingga tewas. Aksi tersebut dilakukan di Kabupaten Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII). Jumat malam, 19 Januari 2024. Dok. Ops Damai Cartenz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua merespons wacana pengiriman pasukan pengamanan tambahan di Intan Jaya, Papua Tengah, pasca konflik di Kampung Pogapa. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan pengiriman pasukan untuk mengamankan situasi konflik penting, namun dia berharap anggota pasukan tersebut merupakan mereka yang sudah memahami karakter masyarakat di sana. "Tapi kami berharap pasukan pengamanan didatangkan itu mereka yang sudah memiliki pengalaman penugasan di Papua," kata Frits, saat dihubungi pada Kamis, 2 Mei 2024.

Dia menjelaskan pasukan pengamanan yang berpengalaman bertugas di Papua penting untuk meredakan konflik dan juga membuat masyarakat merasa tenang. Dia berharap pasukan yang dikirimkan bisa memahami sosio-kultural masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pedalaman. "Tidak (membuat masyarakat) panik," tutur dia.

Selain itu, Komnas HAM Papua juga meminta pasukan yang didatangkan perlu berkoordinasi dengan otoritas sipil seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati, maupun gubernur. "Sehingga pendekatan keamanan bisa bertahap. Bisa terkendali," ujar dia.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri, mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Kogabwilhan III akan dikerahkan ke Sugapa, Intan Jaya. Pasukan tambahan ini akan mengamankan wilayah itu dari gangguan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Selain itu, Polda Papua akan mengirimkan anggota Brimob membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu. "Mudah-mudahan pasukan dapat segera dikirim ke Sugapa agar membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin diganggu aksi penembakan oleh OPM," kata Mathius di Jayapura, Rabu malam, 1 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengiriman pasukan tambahan itu dipicu oleh reaksi kelompok bersenjata TPNPB menyerang dan menembaki Polsek Homeyo, Selasa, 30 April lalu. Penyerangan itu menewaskan satu warga sipil dan membakar SDN Inpres Pogapa keesokan harinya. SDN Inpres Pogapa berdekatan dengan Polsek Homeyo.

Frits menyatakan belakangan rentetan kejadian terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Misalnya penyerangan, kontak senjata, hingga pembakaran bangunan sekolah. "Intan Jaya itu salah satu wilayah yang rawan konflik," ujarnya.

Konflik di Papua ini menyebabkan korban jiwa dari kelompok bersenjata, TNI-Polri, bahkan masyarakat sipil. "Saya berulang kali bilang situasi ini tak bisa menghadapkan TNI-Polri dengan kelompok bersenjata. "Karena kalau yang dikasih head to head maka siklus kekerasan akan terus berulang," kata dia.

Pilihan editor: TPNPB-OPM Minta Kampung Pogapa, Intan Jaya Dikosongkan, Warga: Konyol Itu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

10 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

15 jam lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

2 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

2 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-821 merefleksi kematian Afif Maulana (13), bocah 13 tahun yang diduga disiksa oleh polisi di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan ada keterangan Kepolisian yang berubah-ubah dalam kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas karena dianiaya anggota Polri. TEMPO/Subekti.
Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

Komnas HAM memastikan tiga lembaga akan terlibat dalam ekshumasi jenazah Afif Maulana. Ada tim dokter independen juga.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

2 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


Satgas Operasi Damai Cartenz Sebut Baling-Baling Pesawat Smart Air Ditembak TPNPB OPM saat Mendarat di Sinak

3 hari lalu

Baling-baling pesawat Smart Air yang ditembak oleh TPNPB-OPM di Bandara Sinak, Papua Tengah. Doc. Satgas Operasi Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz Sebut Baling-Baling Pesawat Smart Air Ditembak TPNPB OPM saat Mendarat di Sinak

TNI-Polri klaim TPNPB OPM menembak ke baling-baling pesawat yang mendarat di Bandara Sinak. Pesawat Smart Air mengangkut 5 penumpang.


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

3 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

3 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

Ida Bagus Ketut Weda, menceritakan kondisi ketika pertama kali pindah ke rumah dinas Kompleks Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada 1959.


Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

3 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengklaim menembak pesawat sipil di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024


Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

4 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

52 keluarga purnawirawan Polri yang tinggal di perumahan Pondok Karya, Tangerang, mendatangi kantor Komnas HAM untuk membuat laporan.