TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua merespons wacana pengiriman pasukan pengamanan tambahan di Intan Jaya, Papua Tengah, pasca konflik di Kampung Pogapa. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan pengiriman pasukan untuk mengamankan situasi konflik penting, namun dia berharap anggota pasukan tersebut merupakan mereka yang sudah memahami karakter masyarakat di sana. "Tapi kami berharap pasukan pengamanan didatangkan itu mereka yang sudah memiliki pengalaman penugasan di Papua," kata Frits, saat dihubungi pada Kamis, 2 Mei 2024.
Dia menjelaskan pasukan pengamanan yang berpengalaman bertugas di Papua penting untuk meredakan konflik dan juga membuat masyarakat merasa tenang. Dia berharap pasukan yang dikirimkan bisa memahami sosio-kultural masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pedalaman. "Tidak (membuat masyarakat) panik," tutur dia.
Selain itu, Komnas HAM Papua juga meminta pasukan yang didatangkan perlu berkoordinasi dengan otoritas sipil seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati, maupun gubernur. "Sehingga pendekatan keamanan bisa bertahap. Bisa terkendali," ujar dia.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri, mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Kogabwilhan III akan dikerahkan ke Sugapa, Intan Jaya. Pasukan tambahan ini akan mengamankan wilayah itu dari gangguan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Selain itu, Polda Papua akan mengirimkan anggota Brimob membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu. "Mudah-mudahan pasukan dapat segera dikirim ke Sugapa agar membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin diganggu aksi penembakan oleh OPM," kata Mathius di Jayapura, Rabu malam, 1 Mei 2024.
Pengiriman pasukan tambahan itu dipicu oleh reaksi kelompok bersenjata TPNPB menyerang dan menembaki Polsek Homeyo, Selasa, 30 April lalu. Penyerangan itu menewaskan satu warga sipil dan membakar SDN Inpres Pogapa keesokan harinya. SDN Inpres Pogapa berdekatan dengan Polsek Homeyo.
Frits menyatakan belakangan rentetan kejadian terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Misalnya penyerangan, kontak senjata, hingga pembakaran bangunan sekolah. "Intan Jaya itu salah satu wilayah yang rawan konflik," ujarnya.
Konflik di Papua ini menyebabkan korban jiwa dari kelompok bersenjata, TNI-Polri, bahkan masyarakat sipil. "Saya berulang kali bilang situasi ini tak bisa menghadapkan TNI-Polri dengan kelompok bersenjata. "Karena kalau yang dikasih head to head maka siklus kekerasan akan terus berulang," kata dia.
Pilihan editor: TPNPB-OPM Minta Kampung Pogapa, Intan Jaya Dikosongkan, Warga: Konyol Itu
