Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 556 Juta, DPRD: Terlalu Boros

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta, 18 Agustus 2015. Penertiban itu guna merealisasikan normalisasi Kali Ciliwung.  TEMPO/Subekti.

    Kondisi pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jakarta, 18 Agustus 2015. Penertiban itu guna merealisasikan normalisasi Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi D DPRD DKI menyatakan anggaran konsultan penataan RW atau kampung kumuh yang mencapai Rp 556 juta per RW terlalu boros.

    Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu diajukan oleh Dinas Perumahan DKI dalam KUAPPAS 2020 atau plafon anggaran APBD 2020 sebesar Rp 556 juta per RW atau kampung kumuh.

    "Ini boros sekali kalau masuk pajak bisa Rp 600 juta per RW," ujar Sekretaris Komisi D Syarif di DPRD DKI, Senin 4 November 2019.

    Syarif menambahkan untuk anggaran konsultan Rp 600 juta tersebut direncakan untuk 73 rw. Jika dikalikan maka jumlah usulan anggaran untuk konsultas penataan RW kumuh mencapai Rp 43,8 miliar.

    Padahal kata Syarif pada tahun sebelumnya anggaran untuk konsultasn penataan kampung kumuh hanya Rp 375 juta. "Tahun lalu tidak sampai Rp 400 juta kenapa tahun naiknya Rp 200 juta," katanya.

    Selain itu lanjut Syarif anggaran hampir Rp 600 juta tersebut jumlahnya sama untuk seluruh RW, padahal luas dan permasalahan setiap RW berbeda-beda.

    Menurut Syarif,  dalam penjelasan Dinas Perumahan DKI alasan naiknya anggaran tersebut hanya dilevel teknis, yaitu dengan ditambahnya jumlah survervior dan beberapa komponen lainnya.

    Syarif mengatakan Komisi D sepakat untuk menunda usulan anggaran konsultas tersebut. Komisi D juga telah mengagendakan besok kepada Dinas Perumahan untuk menjelaskan lebih detial terkait anggaran konsultan penataan RW kumuh itu.

    "Besok kita jadwalkan lagi untuk Dinas Perumahan untuk menjelaskan. Sebelumnya kami sudah minta anggaran ini dirasionalkan lagi," ujarnya.

    Dinas Perumahan DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan sebesar Rp 556 juta per RW. Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP). anggaran sebesar itu terbagi dua, yaitu biaya langsung untuk personel Rp 475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta.

    Dalam anggaran penataan kampung kumuh itu, biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.