Bagi-bagi Dana Hibah DKI, Begini Kata Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Gelanggang Olahraga Matraman, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Gelanggang Olahraga Matraman, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta akan menaikkan dana hibah pada tahun depan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS) 2020 menyebutkan alokasi dana hibah sebesar Rp 2,84 triliun, naik dari Rp 2,75 triliun pada tahun ini. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bukan hanya dana hibah tapi pihaknya juga mendorong pengadaan swakelola tipe 3 dan 4.

    Swakelola tipe 3 ialah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan pemerintah dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Sedangkan swakelola tipe 4 merupakan swakelola yang direncanakan pemerintah berdasarkan usul kelompok masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat itu. “Dengan cara begitu, proses pembangunannya juga dimiliki masyarakat,” tutur Anies.

    Gubernur Anies Baswedan terus meningkatkan gelontoran dana hibah. Dari Rp 1,88 triliun pada tahun lalu, kini jumlahnya menjadi Rp 2,75 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun depan.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, dana hibah pada tahun depan diduga bakal diberikan kepada sejumlah ormas yang mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno saat pemilihan gubernur Jakarta 2017. Salah satu ormas yang batal mendapatkan dana hibah karena afiliasi politik ialah Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran, dan Anarkis (Gepenta).

    Kepala Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eliazer Hutapea, memberikan penjelasan tentang dana hibah hingga Rp 1 miliar untuk setiap ormas. Syaratnya, mereka mesti mengajukan proposal yang mendukung program kerja gubernur.

    Eliazer enggan berkomentar tentang persyaratan mendukung Anies-Sandiaga untuk mendapatkan dana hibah. “Siapa yang mengarahkan ke saya?” kata Eliazer melalui pesan WhatsApp.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, menampik kabar bahwa lembaganya memberikan hibah dengan syarat mendukung Anies dalam pemilihan gubernur lalu. “Siapa pun bisa mendapatkan dana hibah,” katanya.

    Menurut Anies, dana hibah secara keseluruhan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dia membantah royal membagikan dana hibah bagi pendukungnya dalam pemilihan gubernur. “Semua ormas silakan mengajukan. Ada proses seleksinya,” katanya.

    HUSSEIN ABRI DONGORAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?