Gerindra Ikut Ajukan Nama, PKS Akan Perjuangkan Jatah Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tDKI saat konferensi pers ihwal kelanjutan pembahasan calon wakil gubernur DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tDKI saat konferensi pers ihwal kelanjutan pembahasan calon wakil gubernur DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyatakan PKS akan tetap memperjuangkan jatah mereka untuk mencalonkan Wakil Gubernur atau wagub DKI Jakarta.

    "Jatahnya PKS tetap kami akan perjuangkan," ujar Mardani dalam Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

    Sampai saat ini, polemik pemilihan wagub DKI masih bergulir. Posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu masih kosong dan menjadi perdebatan antara PKS dan Gerindra karena proses yang mandek.

    Dalam pencalonan wagub DKI, sebelumnya PKS dan Gerindra selaku partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah menyepakati posisi yang ditinggalkan Sandi akan diisi oleh PKS. Dua kader PKS telah diajukan, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

    Namun belakangan, Gerindra ikut mengajukan empat nama untuk posisi wagub, yaitu Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J. Juliantoro dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

    Menurut Mardani, berdasar etika politik, posisi wagub seharusnya tetap untuk PKS. Ia pun mengatakan akan lebih detil lagi bermusyawarah dengan Gerindra terkait dengan jatah siapa yang berhak menempati posisi wagub DKI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?