Aset First Travel Dirampas untuk Negara, Ini Kata Kemenag

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang calon jamaah memotret sejumlah mobil sitaan polisi yang merupakan aset milik dua tersangka pemilik agen perjalanan First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang telah disita oleh penyidik, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 16 Agustus 2017. Bareskrim Polri akan menampung pengaduan dan mempercepat proses penegakan hukum terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan agen perjalanan First Travel hingga merugikan calon jamaah mencapai Rp 550 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang calon jamaah memotret sejumlah mobil sitaan polisi yang merupakan aset milik dua tersangka pemilik agen perjalanan First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang telah disita oleh penyidik, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 16 Agustus 2017. Bareskrim Polri akan menampung pengaduan dan mempercepat proses penegakan hukum terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan agen perjalanan First Travel hingga merugikan calon jamaah mencapai Rp 550 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Depok - Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama, Arfi Hatim mengatakan bakal mengikuti keputusan hukum Mahkamah Agung soal aset PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

    “Kita (Kemenag) menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan,” kata Arfi saat dikonfirmasi Tempo, Ahad, 17 November 2019.

    Arfi membenarkan adanya Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah diberangkatkan ke tanah suci untuk umrah. “SK Kemenag itu sanksi administrasi dan ditujukan kepada pihak First Travel,” kata dia.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 sebelumnya menyatakan aset First Travel tidak dikembalikan ke jemaah atau dirampas untuk negara.

    Sebelumnya, Kuasa hukum korban Jemaah First Travel, Luthfi Yazid menyampaikan surat keberatan dan somasi proses dan pelaksanaan lelang terhadap aset First Travel. “Somasi ini diberikan kepada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung,” kata dia, Sabtu, 17 November 2019.

    Luthfi mengatakan salah satu dasar somasi adalah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017. “Dalam surat itu menyebutkan uang jamaah wajib dikembalikan dan atau jamaah diberangkatkan ke tanah suci untuk umroh,” kata dia.

    Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, aset First Travel harus dikembalikan kepada negara. Total barang sitaan kasus First Travel sebanyak 820 item, di mana 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis.

    Dari 529 item barang sitaan yang bernilai ekonomis itu antara lain uang senilai Rp 1,537 Milyar, baju dan gaun sebanyak 774 lembar, enam unit mobil, tiga unit rumah tinggal, satu unit apartemen, satu kantor milik First Travel dan benda berharga koleksi bos First Travel seperti kaca mata, perhiasan, ikat pinggang dan sebagainya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.