TEMPO.CO, Tangerang - Masyarakat nelayan Dadap dan Kamal Muara berencana menggelar aksi protes di Muara Dadap dan Polda Metro Jaya, Rabu siang, 20 November 2019.
Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas ditahannya Muhammad Alwi dan Ade, nelayan Kampung Dadap dan Muara yang dilaporkan pengembang yang membangun jembatan reklamasi di Dadap.
Koordinator nelayan Sujak Supriyadi mengatakan ada tiga tuntutan ratusan nelayan dari Kampung Dadap, Kosambi dan Kamal Muara, Jakarta Utara itu. "Pertama bebaskan nelayan Alwi dan Ade tanpa syarat," kata dia.
Alwi dan Ade ditetapkan sebagai tersangka pengancaman karyawan PT Kukuh Mandiri Lestari, perusahaan yang membangun jembatan reklamasi Dadap-Pulau C. Keduanya ditahan di Polda Metro Jaya sejak 13 November lalu.
Tuntutan kedua, masyarakat nelayan meminta agar diberikan hak dan kebebasan dalam berekspresi menyampaikan pendapat. "Hentikan teror, intimidasi dan pemenjaraan kepada masyarakat nelayan. Karena rentetan kriminalisasi terus dilakukan. Sejak 2017 sudah 4 nelayan yang ditangkap," kata Sujak.
Tuntutan ketiga, kata Sujak, para nelayan menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk komitmen pada janjinya menghentikan reklamasi. "Ini malah mengeluarkan IMB-nya, Segera hentikan reklamasi. Reklamasi bukan untuk pembangunan rakyat, tapi ini buat siapa? Dampaknya justru menghancurkan kehidupan rakyat, nelayan," ujarnya.
Menurut Sujak, dampak dari proyek reklamasi ini dinilai telah membuat kehidupan nelayan merana. Para nelayan, kata dia, semakin sulit mencari ikan. Bagan-bagan milik nelayan di Dadap dan Muara pun banyak yang rusak diterjang kapal pengembang. "Reklamasi mengancam kerusakan laut, kehidupan nelayab, kapal kapak merusak bagan kerang hijau, kepiting nelayan," kata dia.
Pada 2016, kata Sujak, ada 600 bagan nelayan yang rusak. Setelah diprotes, pengembang hanya mengganti Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu perorang. Padahal biaya membuat bagan Rp 5 juta-Rp 7 juta perbagan.
