Sudah Memangkas, Gerindra Janji Kembalikan Anggaran Rumah DP Nol

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah DP nol rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, 12 Oktober 2018. Program ini diajukan Anies bersama mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah DP nol rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, 12 Oktober 2018. Program ini diajukan Anies bersama mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra DPRD DKI berjanji membantu Gubernur Anies Baswedan mengembalikan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah 2020 ke usulan awal. Plafon anggaran untuk program rumah murah tanpa uang muka atau Rumah DP Nol tersebut ikut terpangkas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran yang bolak balik direvisi. 

    Anggaran tersebut dipangkas oleh DPRD DKI menjadi Rp 500 miliar dari usulan sebelumnya Rp 1 triliun. Pemangkasan perlu dilakukan karena defisit anggaran. "Pasti akan dibahas lagi, Gerindra akan memperjuangkan itu," ujar anggota Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Kamis 28 November 2019.

    Syarif menyatakan Fraksi Gerindra bakal memeriksa kembali secara internal karena penyusunan anggaran sudah akan masuk ke tahap pembahasan RAPBD. Tahap ini dicapai setelah DPRD dan pemerintahan Anies sepakat KUA PPAS senilai Rp 87,9 triliun. Angka ini mengalami beberapa kali koreksi setelah adanya temuan anggaran janggal dan defisit anggaran.

    Syarif pun mengakui mengetahui ketika anggaran fasilitas pembiayaan perolehan rumah tersebut dicoret guna menutup defisit. Namun dia pun setuju dengan Anies Baswedan yang meminta agar mata anggaran tersebut dibahas ulang karena bagian dari program prioritas DKI.

    Seperti diketahui program rumah murah tanpa uang muka merupakan janji kampanye Anies saat pilkada lalu. Hingga dua tahun pemerintahannya, capaian program itu masih jauh dari target. "Masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD, mudah-mudahan bisa dibahas lagi," ujar Anies usai meneken nota kesepahaman KUA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2019.

    Anies Baswedan  beralasan, anggaran untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah tersebut termasuk program startegis karena menyangkut kepentingan umum. "Dana tersebut dianggarkan untuk talangan rumah DP Nol."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?