TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra DPRD DKI berjanji membantu Gubernur Anies Baswedan mengembalikan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah 2020 ke usulan awal. Plafon anggaran untuk program rumah murah tanpa uang muka atau Rumah DP Nol tersebut ikut terpangkas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran yang bolak balik direvisi.
Anggaran tersebut dipangkas oleh DPRD DKI menjadi Rp 500 miliar dari usulan sebelumnya Rp 1 triliun. Pemangkasan perlu dilakukan karena defisit anggaran. "Pasti akan dibahas lagi, Gerindra akan memperjuangkan itu," ujar anggota Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Kamis 28 November 2019.
Syarif menyatakan Fraksi Gerindra bakal memeriksa kembali secara internal karena penyusunan anggaran sudah akan masuk ke tahap pembahasan RAPBD. Tahap ini dicapai setelah DPRD dan pemerintahan Anies sepakat KUA PPAS senilai Rp 87,9 triliun. Angka ini mengalami beberapa kali koreksi setelah adanya temuan anggaran janggal dan defisit anggaran.
Syarif pun mengakui mengetahui ketika anggaran fasilitas pembiayaan perolehan rumah tersebut dicoret guna menutup defisit. Namun dia pun setuju dengan Anies Baswedan yang meminta agar mata anggaran tersebut dibahas ulang karena bagian dari program prioritas DKI.
Seperti diketahui program rumah murah tanpa uang muka merupakan janji kampanye Anies saat pilkada lalu. Hingga dua tahun pemerintahannya, capaian program itu masih jauh dari target. "Masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD, mudah-mudahan bisa dibahas lagi," ujar Anies usai meneken nota kesepahaman KUA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2019.
Anies Baswedan beralasan, anggaran untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah tersebut termasuk program startegis karena menyangkut kepentingan umum. "Dana tersebut dianggarkan untuk talangan rumah DP Nol."
