Kronologi Demonstrasi Massa Pro Omnibus Law di Depan Kantor KASBI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI Nining elitos mengatakan demonstrasi oleh kelompok massa di depan kantor organisasinya, Jalan Cipinang Kebembem, Pulo Gadung, Jakarta Timur berawal dari telepon tak dikenal.

Menurut Nining, sekitar pukul 09.41 WIB pagi, Senin, 17 Februari 2020, Sekretaris Jenderal KASBI, Sunarno, menerima panggilan tersebut. Penelepon mengatakan bahwa akan ada demonstrasi di depan kantor Sekretariat KASBI. "Saat ditanyakan siapa nama dan dari organisasi apa yang akan melakukan aksi, penelepon tak menjelaskan," kata Nining dalam keterangan tertulisnya.

Sunarno lantas memberitahu perihal rencana aksi demo tersebut ke Pengurus Pusat dan pengurus SBA Konfederasi KASBI. Sebagian pengurus lantas mengecek apakah ada surat pemberitahuan rencana demonstrasi tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Pulogadung dan Kepolisian Resor Jakarta Timur. "Setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada pemberitahuan aksi tersebut," ucap Nining.

Sekitar pukul 10.30, sekitar 19 orang tak dikenal mendatangi kantor sekretariat KASBI di Cipinang Kebembem. Massa terdiri dari 15 orang pemuda dan 4 orang dewasa. Mereka lantas membakar ban bekas yang dibawa tepat di depan kantor sekretariat. Massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Tolak Kepentingan Asing" dan berorasi.

Nining menjelaskan, dalam orasinya kelompok massa itu menyebut kalau mereka pendukung aturan Omnibus Law dan menuduh KASBI sebagai antek asing lantaran menolak kebijakan tersebut. Mereka menuntut Nining tak menjadi provokator dalam penolakan Omnibus Law. Massa, kata Nining, juga meminta agar KASBI dibubarkan.

Saat aksi tersebut, salah seorang anggota KASBI bernama Darto berada di dalam sekretariat. Ia sempat merekam dan memfoto jalannya demonstrasi itu. Massa lantas bubar sekitar pukul 10.40 WIB. Menurut orator, kata Nining, mereka hendak melanjutkan aksi di kantor Kementerian Hukum dan HAM. "Beberapa pengurus KASBI mengecek ke kantor Kemenkumham, tapi tidak ada para pendemo itu," kata Nining.






Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

2 hari lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.


Badan Otorita Labuan Bajo Klaim Demonstrasi Pelaku Wisata Komodo Sudah Berakhir

9 hari lalu

Badan Otorita Labuan Bajo Klaim Demonstrasi Pelaku Wisata Komodo Sudah Berakhir

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menyatakan aksi demonstrasi yang dilakukan para pelaku pariwisata di Taman Nasional Komodo telah berakhir.


Petani Muda dari 12 Provinsi Akan Unjuk Rasa di Kementan, Bawa 5 Tuntutan

11 hari lalu

Petani Muda dari 12 Provinsi Akan Unjuk Rasa di Kementan, Bawa 5 Tuntutan

Kalangan petani muda yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dalam demonstrasi ini, mereka membawa 5 tuntutan.


Paguyuban Skuter Listrik Yogyakarta Demonstrasi, Begini Tuntutannya

14 hari lalu

Paguyuban Skuter Listrik Yogyakarta Demonstrasi, Begini Tuntutannya

Paguyuban yang tergabung dalam Aliansi Skuter Listrik Yogyakarta ramai ramai berunjuk rasa dan mendatangi kompleks Kantor Gubernur di Kepatihan Yogyakarta Kamis 28 Juli 2022.


Korban Asuransi Gelar Aksi Damai Tuntut 6 Hal ke Dewan Komisioner OJK

23 hari lalu

Korban Asuransi Gelar Aksi Damai Tuntut 6 Hal ke Dewan Komisioner OJK

Para korban dari tiga perusahaan asuransi besar menggelar aksi damai menuntut enam hal ke Dewan Komisioner OJK baru yang akan dilantik hari ini.


Dalam Draf Final RKUHP, Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan Diancam 6 Bulan Penjara

36 hari lalu

Dalam Draf Final RKUHP, Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan Diancam 6 Bulan Penjara

Draf final RKUHP mengatur ancaman pidana penjara enam bulan bagi penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan.


Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

45 hari lalu

Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej ogah merespons aksi demo mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)


Demo Mahasiswa BEM UI di DPR Hari Ini, Polisi: Belum Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas

45 hari lalu

Demo Mahasiswa BEM UI di DPR Hari Ini, Polisi: Belum Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas

Polisi memperkirakan massa demo mahasiswa di DPR pada hari ini bisa bertambah dari 500 orang menjadi 1.000 orang.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

52 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

52 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.