TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia layanan jasa angkutan umum daring (online) Grab Indonesia akan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang telah disetujui Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta untuk memutus penyebaran mata rantai Covid-19.
"Terkait kebijakan PSBB dari pemerintah, saat ini kami sedang menindaklanjuti pedoman dari Permenkes Nomor 9/2020 dan berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 April 2020.
Dalam pedoman aturan PSBB yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, layanan berbasis aplikasi untuk sarana transportasi roda dua atau ojek daring hanya diperkenankan mengangkut barang dan bukan penumpang.
Berkaca pada aturan itu, Grab selalu meminta mitranya untuk menjaga keselamatan diri dengan menggunakan masker serta menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan dan mensterilkan barang-barang dari mitra menggunakan disinfektan.
"Kami juga terus menekankan menjaga jarak aman melalui prosedur 'contactless delivery' bagi mitra pengiriman GrabFood dan GrabExpress," kata Tri.
Tri Sukma Anreinno mengatakan, Grab akan mendukung langkah dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus corona (COVID-19).
"Grab Indonesia juga siap mendukung upaya pemerintah dalam pengantaran tenaga medis yang terus melanjutkan perjuangan mereka dengan penyediaan armada khusus dari lini transportasi," kata Tri.
Secara resmi terkait penanggulangan COVID-19 di ibu kota, akhirnya Kementerian Kesehatan mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB di wilayah DKI Jakarta.
Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Keputusan itu ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto pada 7 April 2020.
Dalam keputusan itu disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemprov DKI diminta secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
Pelaksanaan PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan PSBB wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada 7 April 2020.
