PSBB Jakarta, Anies Larang Warga Berkumpul Lebih dari 5 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta, warga dilarang berkumpul lebih dari lima orang. Pembatasan ini diterapkan terutama ketika berkegiatan di luar ruangan.

"Ada satu catatan penting yang perlu diketahui semua bahwa pada saat PSBB ini dilaksanakan maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal lima orang. Di atas 5 orang tidak diizinkan," kata Anies dalam konferensi persnya di Balai Kota Jakarta, Selasa 7 April 2020.

Anies Baswedan menegaskan jika ditemukan warga melanggar aturan tersebut maka Polda Metro Jaya dan TNI memastikan akan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang akan diberlakukan mulai Jumat, 10 April itu.

Anies bahkan mengatakan patroli keamanan akan ditingkatkan sampai tingkat Rukun Warga (RW) sehingga dapat memastikan seluruh masyarakat menaati PSBB DKI Jakarta.

"Kami akan ambil tindakan tegas, seluruh jajaran Pemprov DKI, Kepolisian, dan TNI akan menjalankan penertiban untuk memastikan seluruh ketentuan PSBB dijalani. Patroli akan ditingkatkan dan kami harap seluruh masyarakat menaati," kata Anies.

Aturan PSBB direncanakan rampung pada Rabu 8 April, sehingga dapat segera diakses dan dipelajari oleh seluruh warga Ibu Kota Jakarta. PSBB Jakarta mulai berlaku Jumat guna memutuskan penyebaran virus corona COVID-19.

"DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri Kesehatan RI. Ini efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020," kata Anies.

Dalam konferensi persnya itu, Anies menjelaskan PSBB pada dasarnya sudah diterapkan selama hampir satu bulan di DKI Jakarta seperti kegiatan belajar-mengajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, hingga pembatasan akses transportasi umum serta ruang publik.

Hal yang berbeda dari penetapan PSBB saat ini adalah kehadiran aturan yang baku untuk mengatur penegakan hukum terkait PSBB Jakarta karena selama ini pembatasan-pembatasan yang sudah diterapkan belum memiliki dasar hukum yang mengikat.