Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi dalam Pembagian Bansos DKI

Senin, 20 April 2020 17:19 WIB

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman DKI Jakarta menduga ada maladministrasi terkait bantuan sosial atau bansos oleh Pemprov DKI karena belum memiliki keputusan gubernur. "Sebagai dugaan bisa dikatakan ada dugaan maladministrasi," ujar Kepala Obudsman perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho saat dihubungi, Senin 20 April 2020.

Teguh mengatakan dugaan maladministrasi tersebut bukan dalam proses penyaluran bansos melainkan pada pihak penerima hingga kriteria yang seharusnya diatur dalam keputusan gubernur. Sedangkan untuk pembagian bansos sendiri, menurut dia sudah memiliki dasar hukum yaitu Pergub DKI nomor 33 Tahun 2020.

Menurut Teguh untuk tahap awal pembagian bansos tersebut dimungkinkan diskresi bagi kepala daerah, terutama dalam kondisi kedaruratan saat ini. Dengan catatan kata dia, tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tidak koruptif.

Teguh memaklumi belum terbitnya Kepgub tersebut karena database bantuan sosial di pemerintah pusat dan pemerintah daerah amburadul, sehingga memakan waktu yang lama. "Kita tahu buruknya database bansos di Indonesia mau pusat atau daerah data bansos kacau balau," ujarnya.

Teguh mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan kepgub segera dikeluarkan secepatnya karena DKI sudah membagikan bantuan tersebut sejak PSBB diberlakukan pada 10 April lalu. Selain itu kata dia, Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 yang menyebutkan terkait adanya kepgub juga sudah lama dikeluarkan.

Teguh menyebutkan jika kepgub tersebut belum juga dikeluarkan akan berpotensi adanya penyimpangan maladministrasi yang akan berimpilkasi terhadap kerugian negara. "Semakin lama dikeluarkan semakin tinggi potensi penyimpangan," ujarnya.

Teguh mengatakan bahwa Kepgub tersebut perlu untuk segera diterbikan agar siapa yang akan menerima bantuan sosial dan proses pembagiannya lebih terukur.

Terkait keputusan gubernur tentang bansos tersebut tertuang dalam pasal 12 Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB, di point 3 disebutkan penetapan dan penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.






Formula E Disebut Menguntungkan, PSI Desak Dokumen Studi Kelayakan Dibuka

1 jam lalu

Formula E Disebut Menguntungkan, PSI Desak Dokumen Studi Kelayakan Dibuka

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai untung-rugi Formula E baru bisa terkonfirmasi jika dokumen studi kelayakan dibuka ke publik


Anies Baswedan: 45 Persen Penonton Formula E Jakarta Generasi Milenial

13 jam lalu

Anies Baswedan: 45 Persen Penonton Formula E Jakarta Generasi Milenial

Anies Baswedan menyebut ajang balap Formula E Jakarta efektif menyampaikan pesan ramah lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.


Soal Keuntungan Formula E Jakarta, Anies: Tunggu Finalisasi Laporan Audit

14 jam lalu

Soal Keuntungan Formula E Jakarta, Anies: Tunggu Finalisasi Laporan Audit

Anies Baswedan akan membuka laporan audit soal Formula E Jakarta. Karena menggunakan dana publik, ia memastikan akan melaporkan ke publik.


Anies Baswedan: Jakarta E-prix Terbaik Selama 8 Tahun Penyelenggaraan Formula E

15 jam lalu

Anies Baswedan: Jakarta E-prix Terbaik Selama 8 Tahun Penyelenggaraan Formula E

Anies Baswedan mengatakan tidak ada keluhan soal Formula E Jakarta. Jumlah penonton terbanyak di televisi, streaming maupun yang datang langsung.


Dampak Ekonomi Formula E Rp 2,6 Triliun, Anies: Menggerakkan Perekonomian Jakarta

15 jam lalu

Dampak Ekonomi Formula E Rp 2,6 Triliun, Anies: Menggerakkan Perekonomian Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Formula E mampu menyumbang kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap PDRB Ibu Kota.


Ahli Politik Bicara Kemungkinan Anies Baswedan Maju Cagub 2024 Jika Pilpres Gagal

21 jam lalu

Ahli Politik Bicara Kemungkinan Anies Baswedan Maju Cagub 2024 Jika Pilpres Gagal

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin bicara kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2024. "Itu ya mungkin-mungkin saja," ujar dia melalui pesan suara pada Jumat, 24 Juni 2022.


Kasus Covid-19 Jakarta Hari Ini Naik 1.054 Orang, Masyarakat Diminta Waspada Omicron

1 hari lalu

Kasus Covid-19 Jakarta Hari Ini Naik 1.054 Orang, Masyarakat Diminta Waspada Omicron

Akibat peningkatan kasus Covid-19 harian di Jakarta, positivity rate dalam sepekan terakhir tembus 10 persen.


Grand Launching JIS Diundur Bulan Depan, Anies Baswedan Persilakan Masyarakat Datang

1 hari lalu

Grand Launching JIS Diundur Bulan Depan, Anies Baswedan Persilakan Masyarakat Datang

Anies Baswedan tak membeberkan alasan penundaan grand launching JIS, yang seharusnya menjadi puncak perayaan HUT DKI Jakarta, menjadi bulan Juli.


Update Covid Hari Ini: Kasus Positif 1.907, Meninggal 4

1 hari lalu

Update Covid Hari Ini: Kasus Positif 1.907, Meninggal 4

Kasus Covid hari ini di Indonesia masih bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat ada 1.907 orang yang terkonfirmasi positif pada Kamis, 23 Juni 2022.


Anies Baswedan Akan Beri Disinsentif kepada Perusahaan yang Tidak Kelola Sampah

1 hari lalu

Anies Baswedan Akan Beri Disinsentif kepada Perusahaan yang Tidak Kelola Sampah

Anies Baswedan berencana memberikan disinsentif kepada perusahaan yang tidak mengelola dan memilah sampah untuk mengurangi kiriman sampah.