Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi dalam Pembagian Bansos DKI

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman DKI Jakarta menduga ada maladministrasi terkait bantuan sosial atau bansos oleh Pemprov DKI karena belum memiliki keputusan gubernur. "Sebagai dugaan bisa dikatakan ada dugaan maladministrasi," ujar Kepala Obudsman perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho saat dihubungi, Senin 20 April 2020.

Teguh mengatakan dugaan maladministrasi tersebut bukan dalam proses penyaluran bansos melainkan pada pihak penerima hingga kriteria yang seharusnya diatur dalam keputusan gubernur. Sedangkan untuk pembagian bansos sendiri, menurut dia sudah memiliki dasar hukum yaitu Pergub DKI nomor 33 Tahun 2020.

Menurut Teguh untuk tahap awal pembagian bansos tersebut dimungkinkan diskresi bagi kepala daerah, terutama dalam kondisi kedaruratan saat ini. Dengan catatan kata dia, tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tidak koruptif.

Teguh memaklumi belum terbitnya Kepgub tersebut karena database bantuan sosial di pemerintah pusat dan pemerintah daerah amburadul, sehingga memakan waktu yang lama. "Kita tahu buruknya database bansos di Indonesia mau pusat atau daerah data bansos kacau balau," ujarnya.

Teguh mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan kepgub segera dikeluarkan secepatnya karena DKI sudah membagikan bantuan tersebut sejak PSBB diberlakukan pada 10 April lalu. Selain itu kata dia, Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 yang menyebutkan terkait adanya kepgub juga sudah lama dikeluarkan.

Teguh menyebutkan jika kepgub tersebut belum juga dikeluarkan akan berpotensi adanya penyimpangan maladministrasi yang akan berimpilkasi terhadap kerugian negara. "Semakin lama dikeluarkan semakin tinggi potensi penyimpangan," ujarnya.

Teguh mengatakan bahwa Kepgub tersebut perlu untuk segera diterbikan agar siapa yang akan menerima bantuan sosial dan proses pembagiannya lebih terukur.

Terkait keputusan gubernur tentang bansos tersebut tertuang dalam pasal 12 Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB, di point 3 disebutkan penetapan dan penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.






Marullah Matali Ogah Mimpi Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

12 menit lalu

Marullah Matali Ogah Mimpi Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Marullah Matali tak mau berandai-andai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak banyak berkomentar, karena ogah bermimpi.


Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

1 jam lalu

Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Marullah Matali Jawab dengan Kutip Quran

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengomentari soal pencalonannya sebagai Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dengan kutip Quran.


Anies Baswedan Bikin 4 Sekolah Net Zero 2022, Sekolah Apa Itu?

2 jam lalu

Anies Baswedan Bikin 4 Sekolah Net Zero 2022, Sekolah Apa Itu?

Anies Baswedan meresmikan 4 "Sekolah Net Zero 2022" di SD Negeri Ragunan 08 di Jakarta, sebagai bagian dari upaya memajukan pendidikan sesuai zaman.


Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

4 jam lalu

Dicela PDIP Soal Firaun, Anies Baswedan: Transportasi Publik Alat untuk Mempersatukan

Anies Baswedan mengatakan, selain untuk transportasi, dibangunnya transportasi publik adalah sebagai alat untuk mempersatukan.


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

5 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

7 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bicara Inovasi, Anies Baswedan Soroti Cara Interaksi di Lingkungan Pemerintahan

7 jam lalu

Bicara Inovasi, Anies Baswedan Soroti Cara Interaksi di Lingkungan Pemerintahan

Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut pemerintah perlu berkreasi dan berinovasi dalam menghadirkan kebijakan.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

8 jam lalu

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

14 jam lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Gubernur Maluku Murad Ismail Puji Anies Baswedan: Mau Memperhatikan Kami di Maluku

16 jam lalu

Gubernur Maluku Murad Ismail Puji Anies Baswedan: Mau Memperhatikan Kami di Maluku

Gubernur Maluku Murad Ismail menemui Anies Baswedan. Menjalin kerja sama antara Maluku dan DKI Jakarta.