Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi dalam Pembagian Bansos DKI

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman DKI Jakarta menduga ada maladministrasi terkait bantuan sosial atau bansos oleh Pemprov DKI karena belum memiliki keputusan gubernur. "Sebagai dugaan bisa dikatakan ada dugaan maladministrasi," ujar Kepala Obudsman perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho saat dihubungi, Senin 20 April 2020.

Teguh mengatakan dugaan maladministrasi tersebut bukan dalam proses penyaluran bansos melainkan pada pihak penerima hingga kriteria yang seharusnya diatur dalam keputusan gubernur. Sedangkan untuk pembagian bansos sendiri, menurut dia sudah memiliki dasar hukum yaitu Pergub DKI nomor 33 Tahun 2020.

Menurut Teguh untuk tahap awal pembagian bansos tersebut dimungkinkan diskresi bagi kepala daerah, terutama dalam kondisi kedaruratan saat ini. Dengan catatan kata dia, tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tidak koruptif.

Teguh memaklumi belum terbitnya Kepgub tersebut karena database bantuan sosial di pemerintah pusat dan pemerintah daerah amburadul, sehingga memakan waktu yang lama. "Kita tahu buruknya database bansos di Indonesia mau pusat atau daerah data bansos kacau balau," ujarnya.

Teguh mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan kepgub segera dikeluarkan secepatnya karena DKI sudah membagikan bantuan tersebut sejak PSBB diberlakukan pada 10 April lalu. Selain itu kata dia, Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 yang menyebutkan terkait adanya kepgub juga sudah lama dikeluarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Teguh menyebutkan jika kepgub tersebut belum juga dikeluarkan akan berpotensi adanya penyimpangan maladministrasi yang akan berimpilkasi terhadap kerugian negara. "Semakin lama dikeluarkan semakin tinggi potensi penyimpangan," ujarnya.

Teguh mengatakan bahwa Kepgub tersebut perlu untuk segera diterbikan agar siapa yang akan menerima bantuan sosial dan proses pembagiannya lebih terukur.

Terkait keputusan gubernur tentang bansos tersebut tertuang dalam pasal 12 Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB, di point 3 disebutkan penetapan dan penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Akan Bertemu PKS Besok, Sandiaga Uno: Untuk Samakan Presepsi

5 jam lalu

Menparekraf Sandiaga Uno menyambangi kawasan Bantul, Yogyakarta Minggu 28 Mei 2023. Dok.istimewa
Akan Bertemu PKS Besok, Sandiaga Uno: Untuk Samakan Presepsi

Sandiaga Uno menyatakan pertemuannya dengan PKS besok untuk menyamakan persepsi. Belum akan menentukan pilihan.


Kata Demokrat, PKS dan Anies Baswedan soal Cawapres yang Sudah Dikantongi

8 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyapa pendukungnya usai menyampaikan pidato dalam Temu Kebangsaan Relawan Anies di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan dari kalangan partai maupun nonpartai tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kata Demokrat, PKS dan Anies Baswedan soal Cawapres yang Sudah Dikantongi

Anies Baswedan sebut dirinya sudah kantongi nama Cawapres. Begini kata Demokrat dan PKS.


Setelah Anies Baswedan, Heru Budi Lanjutkan Bawa DKI Raih Opini WTP dari BPK

9 jam lalu

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Setelah Anies Baswedan, Heru Budi Lanjutkan Bawa DKI Raih Opini WTP dari BPK

Pemprov DKI kembali memperoleh opini WTP atas laporan keuangan daerah dari BPK RI. Pj Gubernur DKI Heru Budi melanjutkan apa yang sudah diraih Anies.


Relawan Anies Baswedan Tak Gusar dengan Hasil Survei: Kalau Kalah Kenapa Banyak Diserang?

16 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyapa pendukungnya usai menyampaikan pidato dalam Temu Kebangsaan Relawan Anies di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan dari kalangan partai maupun nonpartai tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Relawan Anies Baswedan Tak Gusar dengan Hasil Survei: Kalau Kalah Kenapa Banyak Diserang?

Relawan menduga sebenarnya ada survei yang tidak dipublikasikan. Survei ini, kata dia, menempatkan Anies Baswedan di posisi pertama.


Anies Sudah Kantongi Nama Cawapres, Demokrat: AHY Punya Kriteria yang Pas

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto
Anies Sudah Kantongi Nama Cawapres, Demokrat: AHY Punya Kriteria yang Pas

Didik Mukrianto mengatakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY punya kriteria yang pas sebagai calon wakil presiden bagi Anies Baswedan.


Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi Merupakan Upaya Mengeliminasi Anies Baswedan

2 hari lalu

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengungkapkan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi secara empat mata saat di Solo, Sabtu, 22 April 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi Merupakan Upaya Mengeliminasi Anies Baswedan

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi dianggap sebagai upaya agar Anies Baswedan tak masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024.


Sandiaga Uno Bicara soal Cawapres, PPP dan PKS

3 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023/Ima Dini/Tempo
Sandiaga Uno Bicara soal Cawapres, PPP dan PKS

Nama Sandiaga Uno disebut sebagai cawapres potensial 2024 di tengah kepastiannya bergabung dengan PPP dan kedekatannya dengan PKS.


Lanjutkan Program DP Nol Rupiah Warisan Anies Baswedan, Dinas Perumahan: Semua Harga Difasilitasi

3 hari lalu

Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Lanjutkan Program DP Nol Rupiah Warisan Anies Baswedan, Dinas Perumahan: Semua Harga Difasilitasi

Hunian DP nol rupiah di Cilangkap ini tidak hanya mengcover uang muka atau down payment (DP) tetapi seluruh fasilitas yang ada.


Kepala Bapanas Sebut Bansos Ayam Telur untuk Stunting Paling Lambat Dibagikan 30 Juni

3 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Kepala Bapanas Sebut Bansos Ayam Telur untuk Stunting Paling Lambat Dibagikan 30 Juni

Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bantuan sosial atau bansos pangan untuk stunting, berupa daging ayam dan telur, paling lambat dibagikan pada 30 Juni 2023.


Menara Istana Sebar Hoax Panglima TNI Dukung Anies Baswedan, Polda: Sudah Kantongi Pelaku

3 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara pelepasan pasukan tim evakuasi WNI yang akan berangkat ke Sudan dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Senin, 24 April 2023. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Menara Istana Sebar Hoax Panglima TNI Dukung Anies Baswedan, Polda: Sudah Kantongi Pelaku

Polda Metro Jaya sedang menyelidiki video hoaks Panglima TNI dukung Anies Baswedan.