TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, tidak sepakat jika pemerintah menerapkan sistem ganjil genap di tengah pandemi Covid-19. Menurut Abdul, masyarakat relatif lebih aman bepergian menggunakan kendaraan pribadi, baik motor atau mobil, ketimbang transportasi umum.
"Kami berharap seperti yang sekarang ini lah kan ganjil genap tidak diterapkan, masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak sehingga kendaraan umum tidak berdesak-desakan," kata Abdul saat dihubungi, Senin, 8 Juni 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga kapasitas penumpang di transportasi umum justru bakal membeludak apabila pemerintah DKI membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Dia khawatir ketentuan jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas justru tak terwujud. Apalagi, Abdul dibanjiri informasi bahwa warga mulai berbondong-bondong memadati transportasi umum.
"Risikonya malah lebih besar dan justru berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas itu," ucap dia.
Alhasil, warga yang terpapar virus corona akan melonjak. Belum lagi, dia melanjutkan, data pemerintah DKI sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran virus banyak terjadi di kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur soal kebijakan ganjil genap untuk motor dan mobil di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
Menurut Anies, kebijakan ganjil genap bakal diterapkan pemerintah jika jumlah warga yang keluar rumah tidak terkendali. Penerapannya juga menunggu diterbitkan Keputusan Gubernur.
