5 Fakta PSBB Transisi: Kemungkinan Diperpanjang Hingga Dikritik Epidemiolog

Pada awal Juni lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan ganjil genap bakal diterapkan pemerintah pada masa PSBB Transisi jika jumlah warga yang keluar rumah tidak terkendali. 

Sistem ganjil genap merupakan salah satu kebijakan darurat saat terjadi lonjakan kasus karena warga yang keluar rumah tidak bisa dikendalikan. "Bila tidak diperlukan, ya tidak digunakan," kata Anies melalui rekaman suara usai meninjau titik integrasi MRT-KRL-TJ-Kereta Bandara di Terowongan Kendal, Senin, 8 Juni 2020. 

PT Transportasi Jakarta mencatat kenaikan penumpang hingga 7 persen saat diterapkan kebijakan ganjil genap pada masa PSBB transisi. Sementara itu, uru bicara PT LRT Jakarta Bintang Kemal H. mengatakan jumlah penumpang LRT selama penerapan ganjil genap mengalami kenaikan hingga 10 persen.

5. PSBB Transisi Dikritik Epidemiolog 

Pakar epidemiologi mengkritik Pemerintah Provinsi DKI yang tetap mempertahankan PSBB Transisi pada saat Jakarta berada di zona merah Covid-19. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono memperingatkan Pemprov DKI Jakarta agar serius menjalankan PSBB di masa pandemi ini."Jangan bercanda PSBB-nya, transisi lagi. Dengan PSBB transisi semua sektor dibuka," kata dia saat dihubungi, Minggu, 9 Agustus 2020.

Menurut epidemiolog, Jakarta sebenarnya belum bisa memasuki masa transisi karena kasus Covid-19 belum melandai. Artinya, zona merah masih menghantui Jakarta. Masa transisi baru bisa dijalankan jika Ibu Kota sudah memasuki zona kuning.

Tri menyoroti jumlah pasien positif yang terus bertambah di DKI. Begitu juga dengan positivity rate atau persentase pasien positif Covid-19. "Kalau merah mau transisi, mau ke mana transisinya? Jadi salah kaprah seolah-olah mau new normal dari merah," ucap dia. "Pemerintah kacau balau cara berpikirnya." 

ADAM PRIREZA | LANI DIANA | IMAM HAMDI | TEMPO.CO

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3