Iklan
TEMPO Interaktif, BANDUNG:Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan telah meminta kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar koordinator pelaksana Peraturan Presiden Jabodetabekjur berasal dari pemerintah pusat. Supaya tidak terjadi benturan ego daerah, maka komandannya orang pusat, katanya di Bandung, Kamis (25/9). Menurut Heryawan, sebaiknya koordinator itu adalah pejabat setingkat Direktorat Jenderal dari Departemen Pekerjaan Umum. Ini agar pejabat itu bisa mengawasi langsung pelaksanaan kerjasama antara Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Lebih bagus lagi, ada semacam badan yang dibentuk khusus untuk mengurusi itu. Dia tidak setuju jika koordinatornya dipegang oleh Gubernur Jakarta. Dia juga tidak setuju jika koordinator itu merupakan pejabat setingkat menteri. Itu (menteri) kegedean, masa kewenangannya cuma segitu, sakuriwek, kata Heryawan. Usul itu disampaikannya dalam pertemuan pimpinan tiga provinsi membahas soal Perpres Jabodetabekjur yang dipimpin oleh Jusuf Kalla beberapa hari lampau. Dalam pertemuan itu, hasilnya hanya mengulang kesepakatan yang sudah pernah ada antara tiga provinsi itu. Heryawan mengatakan, keberadaan Perpres Jabodetabekjur itu mengikat tiga provinsi untuk mengatur pembangunan di Jabodetabekjur. Baru kali ini membicarakan persoalan banjir sebelum banjir datang, katanya. Dia berharap, peraturan presiden itu bakal mengikat juga daerah otonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan dengna adanya Perpres ini ada kewajiban untuk kepatuhan bersama menanggulangi, khususnya persoalan banjir di Jakarta, kata Heryawan. Menurutnya, Jawa Barat mendapat tugas untuk menghijaukan kembali kawasan puncak serta merawat situ-situ yang ada di antara kawasan Puncak hingga Jakarta. Untuk penghijauan kawasan Puncak, Heryawan mengaku telah menyampaikan kepada Wakil Presiden soal keberadaan sejumlah vila yang sebagian besar dimiliki oleh orang gede di Jakarta. Heryawan juga mengatakan, 70 persen kawasan dan Ciliwung di Puncak itu tanah milik masyarakat yang sebagian besarnya merupakan vila. Sisanya yang merupakan perkebunan teh milik PTPN. Jadi rumit, kita harus memberikan penyadaran masyarakat agar tidak boleh lagi jual tanahnya, tidak lagi diberikan ijin pembangunan vila di situ, plus meminta mereka supaya membuat sumur resapan dan melakukan penghijauan di sela bangunan yang ada, katanya. Bersama dengan Departemen Pekerjaan Umum, menurut Heryawan, pemerintah Jawa Barat mendapat tugas untuk menghidupkan kembali 150 situ yang ada di sepanjang Das Ciliwung, antara Puncak dan Jakarta. Anggarannya, sebagian besar dari APBN. Sharing anggarannya belum dibicarakan, katanya. Departemen Pekerjaan Umum sendiri baru menyelesaikan pembuatan 72 situ, tinggal 78 situ lagi sisanya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selama ini hanya menganggarkan dana untuk merawat situ yang ada di sana. APBN itu punya tugas untuk membuat situ dan merehabilitasi situ yang sudah tidak berfungsi lagi, katanya. Heryawan mengatakan, persoalan banjir di Jakarta sudah ada sejak 1819, banjir pertama di Batavia setelah Belanda saat itu merubah kawasan hutan di Puncak, menjadi kebun teh. Belanda sudah menyiapkan antisipasinya, di kawasan hulu dengan menyelang kebun teh dengan tanaman keras, di hilir di siapkan Banjir Kanal Barat. Tapi, setelah Indonesia merdeka ini tidak diperhatikan lagi. Di kawasan hulu yang asalnya ditanami tanaman keras, yang direhabilitasi hanya tehnya doang, tanaman keras tidak direhabilitasi bahkan direhabilitasi dengan tanaman lebih keras lagi yakni tanaman beton. Ahmad Fikri
Iklan
