TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat ketimbang menuding ada sponsor di balik demo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemarin.
Pernyataan ini diutarakan Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora yang merespons pengakuan Airlangga Hartarto soal sponsor demo.
"Sebagai menteri berikanlah pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Meskipun dia sebagai menteri koordinator perekonomian, tapi kan dia politisi Golkar," kata dia saat dihubungi, Kamis, 8 Oktober 2020.
Nelson menegaskan agar pemerintah tidak selalu menuding adanya dalang di balik demo besar. Sebab, menurut dia, tudingan tak mendasar itu bisa-bisa semakin membuat citra aksi unjuk rasa menjadi buruk di mata masyarakat.
Baca juga : Airlangga Tuding Demo Omnibus Law Disponsori, Komnas HAM: Buka Dialog
Padahal, Nelson melanjutkan, di seluruh dunia, unjuk rasa merupakan bentuk keberanian warga menentang kesewenang-wenangan rezim. "Kalau bukan unjuk rasa, kita tidak mengerti lagi caranya bagaimana," ujar dia.
Nelson meminta Airlangga membuka ke publik siapa yang menyalurkan sponsor dalam demonstrasi penolakan omnibus law UU Ciptaker ini. Airlangga, tutur dia, juga seharusnya memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat mengingat statusnya sebagai politisi Partai Golkar.
"Jangan kemudian membodohi. Itu kan bagian dari pembodohan masyarakat," ujar dia.
Hari ini massa buruh kembali menggelar demonstrasi ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat dan Gedung DPR. Mereka menuntut omnibus law UU Ciptaker dicabut.
