Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengadilan Bebaskan Berbicara di Berbagai Forum, Rocky Gerung Terima Kasih ke Hakim Sudah Pakai Akal Sehat

Reporter

image-gnews
Rocky Gerung menjadi pembicara dalam Panggung Mimbar Akademik dan Kerakyatan di Univeristas Widyagama, 12 Februari 2024. Tempo/Eko Widianto
Rocky Gerung menjadi pembicara dalam Panggung Mimbar Akademik dan Kerakyatan di Univeristas Widyagama, 12 Februari 2024. Tempo/Eko Widianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan advokat David Tobing terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Putusan Nomor 712/Pdt.G/2023/Jkt.Sel itu dikeluarkan pada 25 April 2024.

“Saya senang karena sang hakim memutuskan bahwa ini kebebasan akademik, berbicara, yang seharusnya yang seharusnya dirawat karena tertera di konstitusi kita, Jadi, sekali lagi terima kasih pak hakim sudah memutuskan dengan akal sehat,” kata Rocky dalam tayangan video di akun Instagram Lokataru Foundation, Senin, 29 April 2024. Kuasa Hukum Rocky, Haris Azhar, telah mengizinkan Tempo untuk mengutip pernyataan itu. 

Rocky menduga laporan Tobing atas dirinya itu dilatarbelakangi emosi. Padahal, kata dia, dalam situasi emosi setiap orang bisa membuka kemungkinan berbicara tanpa harus ada pelaporan polisi. 

Tak hanya itu, Rocky juga mengapresiasi tim hukumnya telah mengawal perkara ini. Dia menyebut putusan ini akan membantu mengembalikan demokrasi. “Telah membantu memulihkan kembali demokrasi melalui argumen yang cerdas,” kata Rocky. 

Sementara itu, Haris Azhar menyebut putusan yang membebaskan kliennya itu merupakan kabar gembira bagi kebebasan berekspresi dan akademik. Dia menyebut dalam putusan itu hakim juga menyatakan bahwa pejabat publik memang layak mendapat kritik. 

“Hakim mengatakan pejabat publik layak dan patut dikritik,” kata Haris. Hingga hari ini, Haris menyebut tim kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan David Tobing tersebut dilayangkan pada Kamis, 3 Agustus 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum (PHM) dan teregistrasi dengan nomor perkara: 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Rocky Gerung menyebut pengadilan tepat dalam memutus perkara dengan menyatakan Rocky memiliki kebebasan berpikir, berpendapat, atau memberikan pendapat terhadap suatu kebijakan pejabat publik seperti dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Majelis hakim juga mengingatkan bahwa setiap pejabat publik harus siap menerima kritik oleh masyarakat.

“Sepanjang kritik tersebut tidak menyerang personal atau individu,” tutur tim kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD, itu. Jika pernyataan Rocky mengandung kata-kata kasar saat menyampaikan kritik, namun tidak mengandung pelanggaran hukum.

Bahkan, kata tim ini, kata-kata kasar justru bisa dipakai bila akan ada lagi kata untuk menjelaskan buruknya sikap dan kebijakan penguasa. “Situasi itu jelas terjadi sepanjang rezim Presiden Joko Widodo yang terus mengabaikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gugatan David Tobing ke PN Jakarta Selatan

Putusan gugatan yang disampaikan oleh David Tobing ini dibaca pada Kamis, 25 April 2024. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun petikan putusannya sebagai berikut:

- Mengadili dalam provisi: menolak tuntutan provisi penggugat,

- Dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya; dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

- Dalam rekonvensi: menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Hakim juga mewajibkan David membayar biaya perkara Rp 346 ribu. Putusan ini diputus oleh Djuyamto sebagai hakim ketua dan Agung Sutomo Thoba serta Anry Widyo Laksono sebagai hakim anggota.

Pengcara David Tobing mengajukan permohonan ke majelis hakim PN Jakarta Selatan agar menghukum Rocky Gerung tidak lagi mengucapkan kalimat hinaan ke Jokowi.

"Menghukum Tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi Penggugat selaku Warga Negara Indonesia," demikian bunyi salah satu petitum David.

David juga meminta hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar, maupun media sosial. David juga meminta hakim menghukum Rocky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup.

"Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya selama seumur hidup," kata David.

Pilihan Editor: PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Jokowi ke Abu Dhabi untuk bertemu degan Presiden MBZ. Sejumlah hal dibahas termasuk investasi di IKN.


Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhab


Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

6 jam lalu

Grace Natalie. ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menggelar focus group discussion (FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

7 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

10 jam lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

10 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi menyebut pidato Prabowo bukan menyesali beragam proyek pembangunan pemerintah.


Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Golkar berharap Gibran bisa lebih fokus mempersiapkan diri mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

12 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN hanya untuk pembangunan kawasan inti IKN. Dana pembangunan kawasan di luar itu diharapkan dari investor.


Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah segera membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal di bawah pengawasan Kemendag. Berikut beragam satgas bentukan Jokowi.