Dihubungi sebelumnya, Bambang Ismadi, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf Jakarta, mengatakan sejak perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi 25 Oktober lalu hingga Jumat, 6 November 2020, sudah ada belasan pengelola gedung yang mengajukan permohonan untuk dapat menggelar acara resepsi pernikahan.
Bambang menjelaskan permohonan yang diajukan itu saat ini masih dalam tahap pengecekan kelengkapan dokumen. Jika dianggap sudah lengkap, pihak manajemen yang mengajukan permohonan akan diminta untuk mempresentasikan proposalnya lengkap dengan dokumen kesiapan penerapan protokol kesehatan.
Presentasi tersebut, kata Bambang, dilakukan di hadapan enam instansi yang tergabung dalam Tim Gabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Ada Dinas Parekraf, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BNPB, BPBD, dan Dinas Kominfotik,” tutur Bambang.
Manakala presentasi sudah dianggap tak bermasalah, tim gabungan itu akan melakukan survey untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di gedung yang mengajukan permohonan. Jika tidak ada masalah, Bambang akan mengeluarkan Surat Keputusan Kadis Parekraf yang menyatakan bahwa manajemen pengelola gedung itu diperbolehkan menggelar acara resepsi pernikahan.
