Menurut dia, perusahaan yang mendapatkan izin untuk tetap beroperasi tidak layak mendapatkan kebijakan penangguhan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan.
“Banyak perusahaan yang tutup saat PSBB kemarin, tapi mereka yang mendapatkan IOMKI tetap beroperasi. Jadi tidak fair jika mereka mengajukan penangguhan upah,” ujarnya.
Dedi berharap Pemprov DKI Jakarta tidak mengobral surat penangguhan untuk tidak menaikkan upah minimum bagi perusahaan tersebut. Menurut dia, pemerintah harus memberikan syarat yang ketat dalam mengeluarkan surat tersebut.
Perusahaan yang mengajukan penangguhan kenaikan UMP 2021, semestinya diwajibkan menunjukkan surat keterangan pembayaran pajak selama dua tahun terakhir. Sedangkan yang tidak menaikkan upah harus menunjukkan audit keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir. “Penangguhan upah juga harus mendapatkan persetujuan karyawan sebagai syaratnya.”
Pemerintah DKI bersama dewan pengupahan masih merumuskan syarat bagi perusahaan yang boleh tidak menaikkan atau menangguhkan UMP Asimetris tahun depan. Sebabnya, regulasi upah minimum 2021 yang tertuang di Peraturan Gubernur DKI nomor 103 tahun 2021 bersifat asimetris atau tak seragam.
Baca juga: DKI Tetapkan UMP Asimetris, Dewan Pengupahan Sebut 30.000 Lebih Buruh Butuh Ini
Pemerintah DKI memberi ruang sektor usaha yang terkena dampak ekonomi pandemi Covid-19 untuk tidak menaikkan atau menangguhkan upah. Sedangkan sektor yang tidak terdampak pagebluk ini wajib menaikkan upah dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 4,4 juta atau naik sekitar 3,27 persen pada tahun depan.
Dalam rapat pertama yang membahas soal syarat pengupahan kemarin baru diputuskan bahwa kebijakan penangguhan kenaikan UMP 2021 harus dilakukan setiap perusahaan yang terdampak. “Jadi tidak bisa per sektor. Karena kondisinya seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Ada yang sangat berkembang saat pandemi, tapi juga ada yang jeblok.”
