TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak memberikan kebijakan penangguhan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2021 kepada 1.056 perusahaan.
Anggota Dewan Pengupahan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Dedi Hartono menyatakan 1.056 perusahaan itu tetap beroperasi pada masa PSBB. Dedi mengatakan sejumlah perusahaan tersebut seharusnya tutup pada saat PSBB karena tidak tergolong 11 sektor yang diizinkan.
Pada saat pembatasan sosial pada 10 April hingga 4 Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor esensial yang tetap beroperasi. Akan tetapi, 1.056 perusahaan itu mengajukan pengecualian kepada Kementerian Perindustrian agar tetap bisa beroperasi di masa PSBB.
Berdasarkan pengajuan itu, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada ribuan perusahaan nonesensial untuk tetap beroperasi.
Ribuan perusahaan yang mendapat IOMKI tersebut, kata Dedi, wajib menaikkan upah minimum tahun depan.
“Mereka sebenarnya sektor yang tidak boleh beroperasi. Tapi minta izin ke Kemenperin dan dibolehkan beroperasi saat PSBB kemarin,” kata Dedi saat dihubungi, Senin, 10 November 2020. “Tidak adil jika mereka minta tidak menaikkan gaji karena kemarin tetap beroperasi saat PSBB.”
