TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan mengatakan Pemerintah DKI Jakarta perlu meningkatkan visi dan kebijakan pembangunan kota untuk menghadapi era pascapandemi. Menurut dia, pembangunan memerlukan kolaborasi yang optimal antara pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil.
Dalam Forum Musrembang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Pemerintah DKI Jakarta pada Selasa, 22 Desember 2020, Anies menyampaikan lima poin yang perlu ditingkatkan. Pertama, kata dia, adalah perencanaan ruang berbasis lingkungan sekitar.
Semua kebutuhan warga harus bisa terpenuhi tanpa perlu menempuh jarak jauh. Saat pandemi Covid-19, warga harus tetap berada di rumah, disadari bahwa suatu wilayah tak siap jika harus swasembada dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Sehingga kita harus sering bepergian jauh untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok, dari milai pangan sampai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” kata Anies.
Pengembangan yang perlu dilakukan adalah perihal fasilitas dan layanan dasar kota yang berketahanan. Hal itu diperlukan lantaran masyarakat perlu tetap beraktivitas walaupun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB diterapkan. Pemerintah DKI perlu mengantisipasi ketergantungan Jakarta pada kebutuhan dasar, termasuk pangan.
Peningkatan infrastruktur digital sebagai tulang punggung dari tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data. Anies mengatakan kebutuhan akan hal itu mendadak sangat tinggi ketika kebijakan bekerja dan belajar dari rumah diterapkan di masa pandemi seperti saat ini. Pemerintah DKI, menurut dia, perlu mempercepat berbagai program, seperti JakWifi.
Anies mencontohkan upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan membuat situs corona.jakarta.go.id sebagai bagian dari program Jakarta Smart City. “Di situs itu, semua data bisa dibilang sekarang paling lengkap yang ada menjadi rujukan. Ini satu contoh bagaimana ke depan kita harus secara serius meningkatkan infrastruktur digital,” kata dia.
Poin selanjutnya adalah integrasi data kependudukan untuk menghasilkan intervensi sosial yang tepat. Anies menyadari bahwa saat Pemerintah DKI hendak memberi pertolongan, baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi ke warga diperlukan data yang akurat dan berbasis lokasi yang benar.
Poin pengembangan terakhir, kata Anies, adalah reformasi ekonomi. Pemerintah DKI perlu mendorong industri berbasis pengalaman dan nilai tambah. “Ini adalah beberapa tambahan atas visi Jakarta sebagai bagian dari kita mengambil hikmah atas ujian selama satu tahun yang kita hadapi ini,” kata Anies.
