Pengusaha Tahu dan Tempe DKI Mogok Produksi Mulai Hari Ini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mencuci bahan baku kedelai saat akan dibuat menjadi tahu dan tempe di pabrik tahu rumahan di Jakarta, 10 Juni 2015. Penggunaan kedelai impor karena dirasakan lebih murah harganya dibanding dengan kedelai lokal. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Pekerja mencuci bahan baku kedelai saat akan dibuat menjadi tahu dan tempe di pabrik tahu rumahan di Jakarta, 10 Juni 2015. Penggunaan kedelai impor karena dirasakan lebih murah harganya dibanding dengan kedelai lokal. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Produsen tahu dan tempe di DKI Jakarta mulai hari ini mogok produksi.

    Mogok ini diikuti sekitar 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah atau UKM yang tergabung di Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta.

    Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan, aksi yang akan dilakukan hingga 3 Januari 2020 tersebut merupakan bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg).

    "Mulai hari ini, tanggal 1 Januari 2021 sampai 3 Januari 2021 para pengrajin tempe tahu, berhenti produksi," kata Handoko.

    Handoko mengatakan, aksi mogok produksi itu telah disampaikan kepada sekitar 5.000 produsen maupun pedagang tahu dan tempe di DKI Jakarta melalui surat nomor 01/Puskopti/DKI/XII/2020 yang dikeluarkan Puskopti DKI Jakarta pada 28 Desember 2020.

    Seruan mogok kerja itu juga disampaikan Handoko kepada jajaran pengurus di wilayah Provinsi Jawa Barat.

    Keputusan menghentikan sementara proses produksi, kata Handoko, disepakati jajaran pengurus Puskopti pada Kamis, 31 Desember 2020.

    "Malam Sabtu sampai malam Minggu, tanggal 2 Januari 2021 semua tidak berjualan. Malam Senin tanggal 3 Januari 2021 sudah ada penjualan di pasar," ujarnya.

    Namun Puskopti mengimbau kepada seluruh anggota untuk menaikkan harga jual tahu dan tempe minimal 20 persen dari harga awal untuk mengantisipasi kerugian.

    "Kami juga sudah berkomunikasi dengan jajaran pengurus di Jawa Barat agar kenaikan harga dilakukan secara kompak," katanya.

    Selama aksi mogok kerja berlangsung, kata dia, seluruh anggota dilarang berbuat anarkis atau melanggar aturan hukum.

    "Perbuatan melanggar hukum ditanggung sendiri akibatnya," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.