Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Totok Ismunandar dan Ajarta Sebayang, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI membantah terjadi islah antara pihak PDIP dengan TNI soal kasus 27 Juli. Ditengarai lantaran islah itulah Dewan Pengurus Pusat PDIP mendukung pencalonan Sutiyoso sebagai gubernur DKI periode 2002-2007. “Islah? Enggak ada itu dan saya belum dengar soal itu. Soal dukungan ke Sutiyoso kan baru wacana dari DPP,” kata Ismunandar kepada pers di Gedung DPRD Jakarta, Senin (1/7). Ketua Komisi D yang membawahi bidang pembangunan itu mengungkapkan hingga hari ini (1/7), fraksinya belum menerima surat dukungan DPP kepada bekas Panglima Kodam Jaya itu. Katanya, meski surat dukungan itu ada, bukan berarti calon-calon yang dijagokan FPDIP DPRD harus mundur. “Kan nanti fraksi maksimal akan mengajukan dua paket gubernur dan wagub, jadi calon yang lain masih ada kemungkinan,” ujarnya. Hal senada juga dilontarkan rekan Ismunandar, Ajarta Sebayang. “Itu kan baru wacana dari atas,” ujarnya. Keduanya membantah isu bahwa Taufik Kiemas menerima upeti Rp165 miliar dari Sutiyoso. Asalkan suami Ketua Umum PDIP itu mendukung pencalonan Sutiyoso. “Saya kira itu enggak mungkin. Apa kata dunia kalau mas Taufik (Kiemas) menerima uang itu,” kata Ismunadar. Isu itu meruap ketika sejumlah anggota dewan menerima pesan melalui SMS. Isinya Sutiyoso telah menyetorkan dana sebesar Rp165miliar kepada Taufik Kiemas. Sebagai imbalan atas dukungan suami Megawati itu kepada Sutiyoso. “Itu mungkin dilakukan untuk menjatuhkan mas Taufik saja. Pesan SMS itu juga enggak bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Ismunandar. Katanya, dia maupun anggota FPDIP DPRD DKI lainnya tak pernah menerima pesan seperti itu. “Malah anggota fraksi-fraksi lain yang menerima,” katanya. Kembali ke soal pencalonan Sutiyoso, Ismunandar menghimbau kepada purnawirawan jenderal bintang tiga itu untuk melobi PDIP. “Walau bagaimanapun Cagub (Calon Gubernur) harus menyunting fraksi dulu. Tidak boleh pasif,” katanya seraya mengatakan bahwa arus bawah PDIP sebagian besar tidak setuju kepada Sutiyoso. “Tapi sebelum surat dari DPP turun kita masih belum bisa komentar,” timpal Sebayang. Menurut Totok, surat dari DPP kemungkinan baru akan dikirim setelah rapar rutin di DPP PDIP Selasa (2/7) besok. (Dimas Adityo-Tempo News Room)
Iklan
