Komisi E DPRD DKI Sebut Sulit Terapkan Lockdown di Jakarta, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung berada di kawasan wisata Ancol, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. PT Taman Impian Jaya Ancol kembali membuka kawasan wisata Ancol mulai 12 Oktober 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Pengunjung berada di kawasan wisata Ancol, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. PT Taman Impian Jaya Ancol kembali membuka kawasan wisata Ancol mulai 12 Oktober 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai keputusan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Ketat sudah tepat dilakukan Pemerintah DKI ketimbang lockdown.

    Menurut dia, pemerintah sulit untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown karena harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.

    "Kami melihat PSBB Ketat ini cara yang terbaik. Ini solusi yang benar dan tepat. Kesehatan memang nomor satu, tapi ekonomi tetap harus tumbuh," kata Iman saat dihubungi, Senin, 18 Januari 2021.

    Menurut ketua komisi DPRD DKI yang membidangi kesehatan itu, implementasi pengetatan selama pembatasan sosial ini memang perlu diperketat lagi. Terutama pada pedagang kaki lima yang belum diatur dengan baik.

    Baca juga : PSBB Ketat di DKI, Jam Operasional KRL Jabodetabek Sampai Pukul 22.00 WIB

    Banyak pedagang kaki lima dan lainnya masih buka dan menerima pelanggan melewati pukul 19.00. Padahal selama pengetata ini operasional sektor usaha nonesensial dibatasi hingga pukul 19.00.

    "Harusnya pelanggaran jam operasional pedagang kaki lima ini ditertibkan. Pemerintah harus berlaku sama dengan pandang bulu baik di dalam mau atau di pinggir jalan."

    Menurut Iman, pemerintah masih bisa mencegah penularan Covid-19 melalui limitasi 25 persen kapasitas sektor usaha yang ketat. "Jadi masyarakat juga mesti membantu. Kita tidak mau karantina wilayah diterapkan, makanya harus sama-sama membantu," ujarnya.

    Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota, belum maksimal. Walhasil penularan Covid-19 masih sulit Dikendalikan.

    "Kalau mau PSBB seperti ini harus dilakukan dengan serius. Kalau mau lebih baik dilockdown atau PSBB tingkat berat," kata Tri.

    Tri melihat pembatasan sektor usaha hingga 25 persen tidak dilaksanakan dengan serius. Hal itu bisa dilihat dari masih padatnya jalan di DKI.

    "Kalau memang 25 persen itu ditaati tidak mungkin kepadatan di Jakarta masih seperti sekarang. Kalau 75 persen di rumah pasti Jakarta jauh lebih sepi dari sekarang," ujarnya terkait saran buat melakukan lockdown Jakarta.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dari Alpha sampai Lambda, Sebaran Varian Delta dan Berbagai Varian Covid-19

    WHO bersama CDC telah menetapkan label baru untuk berbagai varian Covid-19 yang tersebar di dunia. Tentu saja, Varian Delta ada dalam pelabelan itu.