Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Sebut Telah Punya Strategi Pemulihan Ekonomi Pascawabah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi jalanan lengang di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi jalanan lengang di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah memiliki strategi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan untuk mendorong pemulihan sektor sosial ekonomi Jakarta, Pemprov DKI telah memiliki paket strategi pemulihan yang diawali dengan perlindungan terhadap masyarakat rentan melalui jaring pengaman sosial (social safety net) yaitu pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan.

Selanjutnya, Pemprov DKI memberikan stimulus bagi sektor perekonomian dengan adanya relaksasi pajak dan retribusi. Terakhir, Pemprov DKI menghidupkan kembali kota bisnis dengan melakukan penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi.

"Dampak pandemi terhadap sektor pariwisata sangat besar, sehingga kami membutuhkan masukan dan ide-ide dari berbagai pihak untuk sama-sama memikirkan solusinya," ujar Sri dalam keterangannya, Rabu, 17 Februari 2021.

Sri mengatakan hal tersebut setelah mengikuti diskusi yang diinisiasi Bank Indonesia. Diskusi ini dilakukan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan instansi yang terkait dengan sektor pariwisata.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board), mengajak semua pihak berkolaborasi mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memulihkan ekonomi Indonesia pascawabah Covid-19.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim 2030

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk menuju ke arah sana, maka dibutuhkan dukungan terhadap sektor-sektor potensial termasuk pariwisata agar kembali menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Jakarta," kata Direktur Utama Jakarta Experience Board Novita Dewi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Onny Widjanarko, menjelaskan mengenai prospek wisata nasional dan ekonomi Jakarta 2021, dapat bersumber dari berbagai aspek mulai dari UMKM hingga pelaku ekonomi seluruhnya.

"Kita semua ingin Jakarta tumbuh, kalau bisa di atas 5 persen, sehingga kita perlu mendiskusikan apa saja yang dapat dilakukan agar bisnis kembali menggeliat. Jika melihat sumber pertumbuhan baru, kita berharap UMKM, syariah, ekonomi kreatif, digital dan semua pelaku ekonomi saat ini dapat berkontribusi untuk menggerakkan perekonomian," ujar Onny.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan pentingnya memetakan potensi pariwisata di Jakarta untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata.

"Jakarta adalah pintu masuk terbesar kedua setelah Bali bagi wisatawan mancanegara. Sehingga diperlukan akselerasi yang luar biasa untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa tumbuh," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyebut untuk memulihkan ekonomi mereka juga akan mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan. Namun ekonomi inovatif ini tetap dimulai dengan memprioritaskan sisi kesehatan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

37 menit lalu

Pedagang menjajakan foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 masih berjalan dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

18 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

1 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat terbang. Unsplash.com/Mohammad Arrahmanur
Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.


Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

2 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra saat pemungutan suara PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.


Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

3 hari lalu

Suasana arus puncak mudik lebaran di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.


MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri) didampingi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kedua kanan) memberikan salam saat menghadiri sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.


MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

4 hari lalu

Massa dari berbagai kelompok berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024, Senin, 22 April 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.


Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

4 hari lalu

Kepulauan Canary, Spanyol (Pixabay)
Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

6 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini