PDIP Minta Kajian Penjualan Saham Bir PT Delta, Pemprov DKI: Kami Punya Dua

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan pemerintah telah mempunyai kajian rencana penjualan saham bir PT Delta Djakarta Tbk. Pemerintah DKI mempunyai saham di perusahaan bir itu sebesar 26,25 persen.

    "Bahkan saat ini kami punya dua kajian terkait penjualan saham PT Delta," kata Riyadi saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Maret 2021.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan membuat kajian rencana jual saham bir PT Delta Djakarta Tbk. "Sikap kami menunggu kajian itu. Kami belum menyatakan menolak atau tidak rencana penjualan saham PT Delta," kata Gembong saat dihubungi, Rabu, 3 Maret 2021.

    Riyadi mengatakan dua kajian pelepasan saham perusahaan miras PT Delta telah dibuat sejak 2018. Dua kajian yang telah dimiliki Pemerintah DKI adalah kajian review investasi PT Delta dan review divestasi perusahaan itu.

    Bahkan Pemerintah DKI akan membuat satu kajian lagi jika legislator Kebon Sirih mulai membahas rencana penjualan itu. Adapun kajian ketiga yang akan dibuat terkait dengan harga penjualan saham PT Delta. "Tapi sampai sekarang dewan belum pernah membahasnya," ujarnya.

    Baca juga: Yang Mendukung dan Menolak Penjualan Saham Bir Milik DKI

    Riyadi mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan telah tiga kali mengirim surat terkait rencana penjualan saham bir PT Delta ke Ketua DPRD. Namun sampai sekarang belum pernah dilakukan pembahasan. "Kami menunggu. Kajian akan kami berikan saat mulai pembahasannya," ucapnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.