Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Disebut Keluar dari Zona Merah, Komisi E DPRD DKI: Jangan Lengah

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Seorang pria tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas di wilayah zona merah Covid-19 di kawasan Paseban, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Seorang pria tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas di wilayah zona merah Covid-19 di kawasan Paseban, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Solikhah mengingatkan pemerintah dan masyarakat tidak lengah meski Ibu Kota ditetapkan keluar dari zona merah Covid-19.

Dia berujar, upaya 3T dan 5M tetap harus digencarkan.

"Jangan sampai Jakarta kembali menjadi zona merah karena euforia berlebihan yang membuat kita lengah," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Maret 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah DKI terus menggencarkan pelacakan kasus serta meningkatkan tes Covid-19. Selain itu, percepatan vaksinasi juga penting agar herd immunity segera terbentuk.

Di sisi lain, Solikhah meminta masyarakat disiplin menerapkan 5M. Warga diimbau menahan melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Imbauan selanjutnya untuk pelaku usaha hiburan malam dan kafe agar taat melaksanakan aturan pemerintah soal pembatasan kegiatan. 

Anggota DPRD DKI ini prihatin masih banyak kafe dan tempat sejenisnya yang melanggar ketentuan PSBB, misalnya waktu operasional.

Baca juga : DKI Disebut Keluar Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Pemetaan yang Menipu

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bukan hanya potensial menimbulkan penularan dan menjadi klaster baru, beroperasinya sampai malam, ini juga potensial menjadi tempat terjadinya kriminalitas seperti penggunaan narkoba dan penembakan yang terjadi belum lama ini,” jelas dia.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menetapkan Jakarta keluar dari zona merah penularan virus corona. Kini Jakarta berstatus zona oranye.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur Ibu Kota bebas dari zona merah.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap penetapan status ini tak perlu dibanggakan.

Menurut dia, Jakarta bebas dari zona merah adalah penipuan apabila tingkat pengetesan rendah. Hal itu, tutur dia, sama saja dengan menipu data. Lagipula, akhir-akhir ini sistem Kementerian Kesehatan kerap bermasalah. Alhasil, sebagian data penambahan kasus Covid-19 Jakarta tertunda diumumkan.

LANI DIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantah Mycoplasma Pneumoniae dari Cina, Epidemiolog: Tiap Negara Ada

22 jam lalu

Ilustrasi pneumonia. Foto : Radiopaedia
Bantah Mycoplasma Pneumoniae dari Cina, Epidemiolog: Tiap Negara Ada

Bakteri Mycoplasma pneumoniae telah lama ada di dunia, bukan saja di Cina.


RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

23 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai RUU DKJ merampas kedaulatan rakyat Jakarta


Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

1 hari lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

Draf RUU DKJ sempat dilakukan uji publik oleh Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan ke DPR RI


Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

1 hari lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

RUU DKJ menuai polemik lantaran memuat aturan jabatan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden.


Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

1 hari lalu

Tiga bakal calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024: Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

Setelah sebelumnya tak tercantum dalam tema debat capres-cawapres pada Pilpres 2024, akhirnya tema kebudayaan ditetapkan menjadi topik debat.


Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

1 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

RUU DKJ usulan inisiatif DPR RI, Pasal 10, memuat bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur.


Heru Budi Teken 3 Perda Baru untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan PAD Jakarta

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Mutia Yuantisya
Heru Budi Teken 3 Perda Baru untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan PAD Jakarta

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani pengesahan 3 perda lewat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu 6 Desember 2023.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.


Kasus COVID-19 dan Influenza Meningkat, Cek Gejala yang Beda dan Serupa

1 hari lalu

Ilustrasi pria sakit demam. shutterstock.com
Kasus COVID-19 dan Influenza Meningkat, Cek Gejala yang Beda dan Serupa

Musim hujan dan musim dingin, kasus COVID-19 dikabarkan naik. Ini yang perlu dipahami soal COVID-19 dan influenza serta upaya pencegahan.


Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

1 hari lalu

Purwanto, anggota DPRD DKI dari Gerindra. Foto: Istimewa
Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto wafat pada Selasa malam