TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan ketertiban di jalur sepeda membutuhkan kerja sama dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan regulasinya.
"Kami sudah menyiapkan regulasi untuk jalur khusus pesepeda, tapi memang masih banyak kekurangan dengan banyaknya pelanggaran termasuk pesepeda yang keluar jalur dan koridor.
Namun semuanya tidak bisa dilimpahkan kepada pemprov. Kami butuh kerjasama yang baik dari masyarakat," kata Wagub DKI Riza di Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021.
Riza menyebutkan Pemprov DKI Jakarta perlu kerja sama dengan kesadaran bersama yang baik dengan semua pihak atas kondisi tersebut, karena sejauh ini pemprov telah menyediakan sarana hingga regulasi.
"Yang pesepeda di jalurnya, tidak boleh menggunakan jalur lain. Sepeda motor juga jangan mengganggu jalur sepeda. Jadi masing-masing," katanya.
Menurut dia, semua kebijakan yang ada telah diatur, baik itu bagi kereta, LRT, MRT, Trans Jakarta, angkot dan taksi. Bahkan ojek sampai sepeda motor pun telah di atur agar dapat tertata dengan baik.
Baca juga : Banyak Pemotor Bandel, Wagub DKI: Sepeda Motor Jangan Ganggu Jalur Sepeda
"Tugas Pemprov membuat masterplan transportasi sebaik mungkin. Dan alhamdulillah kita sudah keluar dari 10 besar dari kota macet," ujarnya.
Riza menambahkan DKI Jakarta terus meningkatkan jumlah jalur sepeda, bahkan tahun ini pihaknya telah mengembangkan jalur sepeda hingga sampai 80 kilometer.
"Kami ingin bahwa ke depan masyarakat kita menggunakan sepeda tidak hanya untuk kepentingan olah raga, rekreasi, tetapi ke depan bisa menjadi alat transportasi," katanya terkait ketertiban di jalur sepeda itu.
ANTARA
