Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

image-gnews
Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan ini.

Melansir dari Antara, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan koordinasi bersama Kemedagri RI terkait penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta ini dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta.

“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Budi Awaludin sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu, 17 April 2024.

Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan ini terdiri dari 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak ada lgi.

Selain itu, Budi menjelaskan bahwa NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan cara, masyarakat datang ke posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat. Masyarakat tidak perlu mengaktifkan NIK tersebut ke Kemendagri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ya, jadi langsung ajak dilakukan penonaktifan sementara. Namun nanti kita yang bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenaangan untuk mengaktifkan kembali, jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi,” katanya. 

Hanya saja, kata dia, kalau untuk proses penonaktifannya itu dilakukan langsung oleh Kemendagri. Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi lebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK. “Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal,” kata dia.

Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

Berikut cara melihat status NIK KTP apakah sudah dinonaktifkan atau tidak:

  1. Kunjungi laman Jakarta Mendata Warga melalui tautan (link) https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.
  2. Masukkan 16 digit NIK.
  3. Masukkan kode Captcha yang muncul pada layar.
  4. Tekan tombol ‘Cari Data Pembekuan’.
  5. Jika bukan sasaran pembekuan, maka sistem akan menampilkan informasi “NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili”.
  6. Apabila NIK tercantum, maka warga dapat menghubungi kantor lurah sesuai alamat kartu identitas dengan melampirkan bukti pendukung, meliputi Surat RT/RW setempat dan data pendukung lainnya. 

Pilihan Editor: Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

10 menit lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

Pemeriksaan status NIK dapat dilakukan secara online melalui kanal yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berikut cara cek NIK secara online.


BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

2 jam lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, memberikan keterangan terkait hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN,Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. Kemendagri
BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

BSKDN Kemendagri telah memaparkan hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.


Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

2 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi saling balas respons. Apa duduk perkaranya?


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

4 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

5 hari lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

Kemendagri tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.


Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

5 hari lalu

Sosialisasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Wisata Baru Serang, Rabu, 17 Juli 2024. Dok. Kemendagri.
Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

Inovasi dapat diciptakan melalui kolaborasi dan memperbaharui terobosan yang sudah dilakukan sebelumnya.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

7 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

7 hari lalu

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, membuka Rapat Kerja dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin di Jakabaring Selatan, 16-17Juli 2024. Dok. Pemkab Banyuasin.
Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi atas peningkatan target pelayanan yang terus dilakukan oleh Pemkab Banyuasin di bawah komando Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam.


Konsistensi Heru Menambah RTB Pengendali Banjir

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Konsistensi Heru Menambah RTB Pengendali Banjir

Selama 2024, ada delapan waduk/embung yang dibangun di Jakarta. Dua di antaranya adalah waduk baru.


Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

8 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berbincang dengan warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Lantas, siapa penggantinya?