TEMPO.CO, Jakarta- Ajang balap mobil listrik Formula E yang direncanakan digelar di DKI Jakarta hingga saat ini masih memunculkan kontroversi. Acara yang rencananya digelar Juni tahun 2020 itu diundur akibat pandemi Covid-19 yang melanda Ibu Kota pada Maret tahun lalu. Penyelenggaraan Formula E juga kerap dikritik sejumlah pihak lantaran dianggap menghamburkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berikut adalah rangkuman Tempo perihal fakta-fakta seputar rencana penyelenggaraan ajang balap Formula E:
1. BPK Temukan Masalah Formula E
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta memberikan catatan terhadap penyelenggaraan balap mobil Formula E dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 19 Juni 2020. Dalam laporan ditemukan beberapa masalah dalam penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
BPK melihat bahwa penyelenggaraan balap mobil kursi tunggal itu belum ada kejelasan pembagian tanggung jawab yang lengkap antara PT Jakarta Propertindo dan Pemerintah DKI, dan upaya konkrit untuk pendanaan mandiri. "Pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk menyelenggarkan event Formula E banyak pihak yang akan terlibat, di luar PT Jakpro." Demikian laporan BPK yang juga telah diketahui dan diteken Gubernur DKI Anies Baswedan itu.
Menurut BPK, keterlibatan itu diperlukan untuk penyiapan lokasi balapan, sosialisasi dan promosi, pengaturan akomodasi, dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, PT Jakpro mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp 1,239 triliun di luar biaya untuk penyelenggara yang dibayarkan Pemerintah DKI melalui Dnas Pemuda dan Olahraga. Dana itu akan digunakan untuk biaya konstruksi, organisasi acara, administrasi, asuransi, pemasaran, dan biaya-biaya lainnya untuk penyelenggaraan dari tahun 2020-2024.
Dengan pendanaan kegiatan Formula E musim 2019/2020 yang seluruhnya masih dibiayai APBD DKI, baik melalui anggaran Dispora maupun PMD kepada PT Jakpro, beban pembiayaan kegiatan Formula E masih sangat bergantung pada dana APBD.Pendapatan penyelenggaraan Formula E belum diatur secara jelas dan rinci dalam Pergub Nomor 83 Tahun 2019. Peraturan Gubernur itu belum mengatur ketentuan pengelolaan pendapatan penyelenggaraan Formula E yang menjadi hak daerah maupun yang menjadi hak PT Jakpro.
2. Wagub DKI Pastikan Laporan Keuangan Formula E Transparan
Pengelolaan keuangan penyelenggaraan balap mobil listrikdi DKI Jakarta disebut sudah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, memiliki bukti dan fakta bahwa pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan balap mobil tenaga listrik itu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur.
"Dalam berbagai laporan di BPK juga setiap tahun kami sampaikan apa adanya," kata Ahmad Riza Patria sebelum salat Jumat di Masjid Darul Jannah Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat, 19 Maret 2021. Gelaran Formula E Jakarta sedianya digelar pada 6 Juni 2020. Kawasan Silang Monas Jakarta bakal disulap menjadi arena kebut-kebutan mobil listrik. Namun pandemi Covid-19 membuat penyelenggaraannya tidak jelas.
Riza mengatakan Pemprov DKI melibatkan konsultan atau ahli sebelum menyetujui penyelenggaraan Formula E yang dilaksanakan melalui proses yang panjang sesuai aturan undang-undang. "Namun demikian karena adanya Covid maka tertunda, yang jadi InsyaAllah tahun 2022," katanya.
3. Jakpro Upayakan Formula E Digelar 2022
PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menyatakan pemerintah masih mengupayakan penyelenggaraan balap mobil Formula E pada tahun 2022. Direktur Operasional PT Jakpro Taufiqurrahman mengatakan pemerintah masih belum mendapatkan kepastian jadwal resmi dari Formula E Organization terkait penyelenggaraan jet darat tenaga listrik itu.
"Sebenarnya masih pembahasan FEO dan IMI (Ikatan Motor Indonesia). Memang sedang diupayakan agar bisa diselenggarakan tahun depan. Tapi sebenarnya belum ditentukan jadwalnya," kata Taufiqurrahman saat dihubungi, Sabtu, 20 Maret 2020. Ia menuturkan penyelenggaraan balap mobil listrik itu awalnya dijadwalkan pada Juni tahun lalu. Namun, kondisi pandemi membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menunda penyelenggaraan.
Sejauh ini, kata dia, Jakpro belum menyiapkan kebijakan terbaru untuk penyelenggaraan Formula E. "Sebenarnya kebijakan yang dulu sudah dijalankan dan semuanya sudah siap. Jadi belum ada persiapan yang khusus meskipun seandainya digelar tahun depan."
4. Pemprov DKI sudah keluarkan Rp 983,31 miliar untuk Formula E
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta mencatat Pemerintah DKI telah mengeluarkan dana nyaris Rp 1 triliun pada 2019-2020, untuk balap mobil Formula E yang akan digelar tahun depan. Berdasarkan penelitian transaksi keuangan penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada penyelenggara balapan senilai 53 juta poundsterling atau setara Rp 983,31 miliar.
Anggaran yang dibayarkan pada 2019 senilai 20 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar. Lalu pada 2020, Pemerintah DKI membayarkan 11 juta poundsterling atau setara Rp 200,31 miliar dan bank garansi senilai 22 juta poundsterling atau setara Rp 423 miliar. Pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama Formula E 2019/2020 pada Tahun 2020 telah terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sehingga Gubernur DKI menunda penyelenggaraan Formula E musim pertama.
Atas penundaan itu, pihak PT Jakpro merenegosiasi penarikan bank garansi senilai 22 juta poundsterling. "Fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Organizer senilai 11 juta poundsterling tidak dapat ditarik kembali."
Formula E Organizer menyatakan bahwa fee itu jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya. "Dengan adanya kondisi force majeur yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, PT Jakpro selaku perwakilan Pemerintah DKI Jakarta belum optimal melakukan renegosiasi dengan pihak FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan."
5. Formula E Bisa Batal di Monas
Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo Taufiqurrahman mengatakan pemerintah belum mendapatkan kepastian terhadap arena balap Formula E di Ibu Kota. Organisasi Formula E, kata dia, belum menyetujui penggunaan kawasan Monumen Nasional alias Monas sebagai lintasan balap mobil listrik itu. “Kelanjutan lintasan sekarang masih dalam review FEO, meski sebelumnya sudah direncanakan di kawasan Monas" kata Taufiqurrahman saat dihubungi, Sabtu, 20 Maret 2021.
Menurut dia, penentuan lintasan kembali dikaji ulang setelah terjadi penundaan balap mobil setrum itu pada Juni 2020, karena pandemi Covid. Organisasi Formula E itu, menentukan syarat lintasan dan infrastruktur untuk penonton harus memenuhi protokol kesehatan. "FEO masih mereview dan mengholomogasi atau mensertifikasi kalau lintasan itu memenuhi syarat untuk Formula E. Sebab tidak asal lewat saja balapan itu," ujarnya. "Jadi ditentukan kembali."
Ia menuturkan FEO saat ini sedang mengkaji beberapa alternatif lintasan balap mobil Formula E itu. Beberapa opsi lintasan yang bisa dibangun untuk mengganti kawasan Monas adalah Kemayoran dan Gelora Bung Karno. "Dua wilayah tempat itu masih dipertimbangkan apakah memenuhi syarat. Karena ini menyangkut balap yang pesertanya ada 24 mobil. Apakah siap jalan di sana dan infrastruktur lainnya seperti untuk penonton."
ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI
